Fraksi Gerindra Minta Gubernur Pilih Muazim Bersuara Merdu

Padang, Editor.- Fraksi Partai Gerindra meminta Gubernur Sumbar untuk memilih imam dan muazin di Masjid Raya Sumbar yang memiliki suara merdu saat azan dan memimpin sholat fardu berjamaah. Sehingga tatkala muazin mengumandangkan azan atau imam membaca ayat-ayat suci Al Qur’an mampu menggetarkan qolbu yang membuat jiwa dan raga tenang, serasa di Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Harram Mekkah.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan hal itu saat membacakan pendapat akhir fraksinya pada sidang paripurna penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumbar tahun 2017 di gedung DPRD Sumbar, Senin (31/10). Menurut Hidayat, fraksinya menyadari saat ini Masjid Raya Sumbar sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

“Namun terkait pengelolaan, kami belum mengetahui bagaimana konsep pengelolaannya kedepan. Tetapi, Fraksi Gerindra memiliki kerinduan, pengelolaan Masjid Raya Sumbar dilaksanakan serasa Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Harram Mekkah. Untuk imam dan muazin endaknya dipilih melalui seleksi ketat, hingga terpilih Imam dan Muazin yang memiliki pemahaman mumpuni terhadap ilmu Alquran dan Hadis, hafal Al Qur’an 30 jus  serta memiliki suara merdu saat azan dan memimpin sholat,” pintanya.

Menurut Hidayat, Fraksi Gerindra berharap Masjid Raya Sumbar dapat dilengkapi dengan perpustakaan dan ruangan diorama yang berisi tentang perjalanan siklus kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga Padang Mahsyar. Fasilitas ini kami pikir dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata religi bermuatan keilmuan agama baik bagi siswa-siswa sekolah maupun masyarakat luas.

“Jika bukan kita yang memulai untuk menghargai lebih imam-imam masjid, lantas siapa lagi. Kalau bukan sekarang kita mulai, lantas kapan lagi sebuah masjid raya dikelola sedemikian rupa, selain tempat ibadah juga termanfaatkan sebagai wadah peningkatan keilmuan agama dan ekonomi. Pemerintah Daerah menurut hemat kami mesti hadir memfasilitasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan ibadah warganya. Termasuk dalam memberikan penghargaan yang lebih kepada para ulama dan pendakwah  yang konsen melakukan syiar Islam,” tambah Hidayat.

sari-aterPada bagian lain Hidayat menyinggung ketidakjelasan DAU sempat menghambat pengesahan rencana APBD yang telah tertuang dalam KUA-PPAS. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyusahkan pemerintah provinsi karena ketidakjelasan DAU. Ada 11 item yang dialihkan dari pemerintah kabupaten kota menjadi wewenang pemerintah provinsi. Dua diantaranya adalah izin pertambangan dan urusan pendidikan SMA/SMK.

“Kita diberikan tambahan wewenang sebanyak 11 item yang harusnya dibantu pembiayaannya dengan DAU. Tapi pemerintah pusat malah belum memberikan kepastian tentang DAU Tahun 2017. Itu namanya pemerintah pusat tak bertanggung jawab,” ujar Hidayat.

Selain Gerindra, Fraksi Demokrat juga mewanti-wanti soal DAU. Walaupun menyutujui pengesahan KUA-PPAS APBD Tahun 2017, Demokrat meminta pemprov mengawal dan memastikan soal DAU ke pemerintah pusat. Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas memita, seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD nantinya harus masuk sehingga tidak ada anggaran ‘naik di jalan’. “Seluruh item yang direncanakan akan dibiayai dalam APBD mendatang harus masuk dalam KUA PPAS sehingga tidak ada anggaran naik di jalan,” katanya.

Meski belum adanya kejelasan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menandatangani kesepakata KUA PPAS APBD tahun 2017 ini. Dalam kesepakatan tersebut, total APBD Sumatera Barat tahun 2017 diproyeksikan sekitar Rp4,784 triliun.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menjelaskan, untuk mengetahui kondisi riil dari rencana keuangan daerah tahun 2017, masih menunggu alokasi DAU. Sementara ini, yang dilakukan adalah memutuskan kesepakatan KUA PPAS. “Belum tahu berapa anggaran DAU, saat ini baru menetapkan KUA PPAS. Kita masih menunggu besaran DAU untuk mengetahui kondisi riil,” katanya.

Hendra menambahkan, hal yang paling berat saat ini adalah pemindahan kewenangan pengelolaan SLTA dari kabupaten dan kota ke provinsi. Pengalihan kewenangan ini akan sangat mempengaruhi karena alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru-guru SLTA harus masuk dalam APBD Provinsi.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai rapat paripurna pengambilan keputusan kesepakatan KUA PPAS tersebut menerangkan, dana yang dibutuhkan untuk gaji dan tunjangan guru SLTA seiring pengalihan kewenangan berkisar pada angka Rp1,2 triliun. “Anggarannya sudah jelas, sekitar Rp1,2 triliun namun uang masuk (DAU) sampai saat ini belum jelas,” kata Irwan. ** Matawin

1032 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*