Fraksi Fraksi di DPRD Sumbar Pertanyakan Kesiapan Pelayanan UPT Kesehatan

Suasana rapat Paripurna DPRD Sumbar.
Suasana rapat Paripurna DPRD Sumbar.

Padang, Editor.- Dalam pandangan umum fraksi fraksi cukup banyak saran, masukan dan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan latar belakang dan substansi yang akan diatur dalan Renperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim Rabu 27/3/2019 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan acara penyampaian jawaban Gubernur Sumbar atas`pandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda tersebut.

Secara umum fraksi fraksi menanyakan kesiapan UPT Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dari objek retribusi yang akan dipungut oleh UPT. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28Tahun 2009, retribusi sangat terkait lansung dengan pelayanan yang diberikan kepada masayarakat. Jangan sampai pungutan retribusi tidak diiringi dengan pemberian pelayanan yang berkualitas kepada pihak masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penyelenggraan pemerintahan daerah, fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masayarakat. Oleh sebab itu penerimaan dari retribusi bukanlah mmerupakan tujuan utama dari pelayanan yang yanfg diberikan tersebut.

Disamping itu fraksi fraksi juga mempertanyakan apakah penambahan objek retribusi yang akan diatur dalam Ranperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini, telah mengakomodir keseluruhan objek retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi,sesuaidengan pelayanan yang diberikan.

Dewan mengharapkan, kiranya perubahan ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011, dapat dikaji secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga tidak berpotennsi untuk dirubah dalam waktu dekat, ujar Hendra .

Dalam nota jawaban yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumbar, secara umum telah dapat menjawab dan menjelaskan semua saran, masukan dan pertanyaan Fraksi Fraksi terhadap substansi Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2011. Sedangkan untuk lebih teknisnya nanti akan dibahas oleh komisi dengan jajaran OPD terkait dilingkup Pemerintah daerah.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi   Gaus, Ir Arkkadius Dt Intan Bano, Setda Prov Sumbar Drs. Alwis, Pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, anggota Forkopimda dan undangan lainya. ** Herman  

323 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*