Fraksi-fraksi di DPRD Payakumbuh Sorot Tiga Ranperda

Gedung DPRD Kota Payakumbuh.
Gedung DPRD Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Editor.-  Fraksi yang ada di Payakumbuh menyoroti masalah organ dan kepegawaian PDAM Payakumbuh dalam pandangan umumnya, melalui juru bicara masing masing fraksi terhadap tiga ranperda yang disampaikab eksekutif beberapa hari yang lalu.

Pandangan umum fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Payakumbuh senin 26/2 di ruangan sidang DPRD Payakumbuh.Sidang yang dipimpin wakil ketua Suparman S.Pd itu,di hadiri oleh Wawako Payakumbuh, Muspida, kepala OPD, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Tiga ranperda yang disoroti fraksi fraksi yang ada di DPRD Payakumbuh dalam pandangan umumnya  adalah Ranperda  tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,Ranperda tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Payakumbuh, serta Ranperda tentang pencabutan Perda no.2/2014 tentang pemberian izin gangguan .

Fraksi partai Demokrat melalui juru bicaranya Adi Surya Tama ST mempertanyakan, seberapa besar celah yang bisa di atur dalam Ranperda tentang penyerahan sebagian wewenang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada camat.

Begitu juga penerapan sanksi jangan hanya diperuntukan bagi masarakat saja, tetapi juga harus dikenakan kepada aparat pengelola yang lalai akan tugas dan kewajibannya. Fenomena di lapangan tidak sedikit warga masarakat mengeluh karena tidak dilayani oleh aparat pengelola dalam mengurus dokumen kependudukan.

Fraksi Demokrat menyarankan dapat mengakomodir Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diberlakukan berbasis kelurahan, sehingga perkembangan data penduduk dari kelahiran sampai kematian dan mutasi bisa di akses secara online serta tidak ada data ganda penduduk.

Sistim ini berguna bagi keperluan pemko untuk penyusunan database penduduk miskin penyiapan sarana dan prasarana perkotaan serta untuk keperluan pilkada dan pemilu, ujar Adi surya Tama.

Menyinggung tentang organ dan kepegawaian PDAM juru bicara Fraksi Demokrat mengharapkan pengangkatan dewan pengawas dan direksi PDAM  hendaknya melalui.mekanisme fit and proper test sehingga menghasilkan pengawas dan direksi yang berhasil guna, penuh tanggung jawab.

Mekanisme perekrutan dalam mengisi jabatan di struktur PDAM hendaknya menitikberatkan kepada unsur profesional dan berbasis kinerja, ujarnya.

Sementara fraksi bintang Nasdem mempertanyakan kenapa terlambat mendeteksi maksud dan tujuan pasal 79A UU.no.24/2013.

Fraksi Bintang Nasdem  juga mempertanyakan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemko Payakumbuh dalam hal penyelenggaraan Administrasi kependudukan dengan diberlakukannya UU.No.24/2013.

Fraksi bintang Nasdem juga mempertanyakan sudah sejauh mana upaya yang dilakukan untuk menuntaskan masalah jalan menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menyangkut  Ranperda organ dan Kepegawaian PDAM Fraksi bintang nasdem mempertanyakan persaratan calon direksi dan pengawas dapat ditambah dengan point mengutamakan warga kota Payakumbuh.

Lebih lanjut di sebutkannya berdasarkan UU.no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengisaratkan bahwa pemerintah daerah diselenggarakan secara bersama sama oleh pemerintah dan DPRD,sementara dari naskah Ranperda ini tidak ada satu pasalpun yang mengisaratkan dan mengaitkan hubungan antara Organ PDAM dengan DPRD kota Payakumbuh, baik di dalam pengangkaran dewan pengawas, Direksi,karyawan dan kewajiban pelaporan kegiatan dan keuangan PDAN, sementara UU MD3 menyatakan DPRD memiliki tugas dan fungsi kegislasi, budgeting dan pengawasan, ungkap juru bicara Fraksi Bintang Nasdem. ** Yus

1047 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*