Drs. Apris, Pembangunan Nagari Harus Lebih Ditingkatkan

Padang, Editor.- Dalam memacu pembangunan Nagari sebagai basis pemerintahan terendah, maka upaya prioritas pembangunan nagari harus lebih ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berupaya meningkatkan bantuan keuangan untuk pembangunan desa.

Demikian disampaikan juru bicara fraksi Partai NasDem Drs Apris,  Senin (13/3) dalam pandangan umumnya  pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3 Ranperda, masing Ranperda penyusunan program pembentukan peraturan daereh, Ranperda perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang retrebusi dan Ranperda perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang ketenagalistrikan.

Untuk itu jelas Apris, bantuan keuangan oleh pemerintah provinsi untuk nagari di Sumatera Barat sudah harus ditingkatkan untuk tahun mendatang. Sepanjang yang diketahuinya bantuan keuangan untuk nagari baru Rp 12 Juta pertahun, ini sangatlah tidak memadai. Untuk tahun depan ia menyarankan untuk ditingkatkan 100 persen.

Pada kesempatan ini Apris juga menyampaikan, berkenaan dengan upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pelayanan administrasi terpadu yang merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang pelayanan  terpadu Administrasi Kecamatan kecamatan haruslah lebih didorong dan dimontivasi supay bisa terlaksana denhan baik.

Disisi lain Apris juga mengatakan, sehubungan  dengan usaha peningkatan jalan provinsi diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, terutama dikilometer 0 sampai 10 agar kondisi jalan yang rusak parah tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas setiap harinya hampir terjadi.

Apris juga menyampaikan, masalah putusnya jembatan yang menghubungkan ke objek wisata Pasir Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang sudah berlangsung lebih satu tahun akibat abrasi. Sehingga menyebabkan terisolasinya objek wisata Pasir Jambak yang selama ini cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan dan juga menunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Pada kesempatan itu Apris juga mempertanyakan realisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang retrebusi jasa Usaha yang telah berjalan satu tahun dan Ranperda ketenagalistrikan.

Acara rapat paripurna DPRD provinsi Sumatera Barat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Ali Asmar, anggota Forkopimda, para pimpinan OPD di jajaran Pemrov Sumbar dan para undangan lainnya. ** Herman

726 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*