DPRD Sumbar Tetapkan Tiga Ranperda

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menandatangani nota kesepakatan 3 Ranperda

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 Ranperda pada  rapat paripurna DPRD Sumbar, Jum’at (1/11).

Ketiga Ranperda tersebut adalah Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Ranperda Penyelenggraraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi dalam pidatonya mengatakan, dalam rangka pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Propemperda Tahun 2019, pada masa persidangan kedua tahun 2019, anggota DPRD masa jabatan 2014-201,bersama pemerintah daerah telah merampungkan pembahasan 8 Ranperda.

Penetapan kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah terhadap 8 Ranperda tersebut belum dapat dilakukan karena menunggu hasil fasilitasi Mendagri, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 tahun 015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Dengan telah ditetapkanya hasil fasilitasi terhadap 3 Ranperda oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Ranperda Penyelengraan Cadangan Pangan, Ranperda Penyelengraan Persandian dan Ranperda Rancana Umum Energi Daerah, maka ketiga Ranperda tersebut telah dapat dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua. Yaitu penetapan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Rapat Paripurna Penetatapan 3 Ranperda

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi, Ranperda Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dibahas oleh Komisi 1, Ranperda Penyelengraan Pangan dibahas oleh Komisi II, sedangkan Ranperda Rancana Umum Energi Daerah  (RUED) dibahas oleh Komisi IV.

Juru Bicara  Pansus Pembahasan Ranperda Penyelenggraan Energi Daerah, Sabar AS dari Komisi IV DPRD Sumbar  mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumtera Barat telah melakukan pembahasan terhadap Rancana Umum Energi daerah Provinsi Sumatera Barat, yang disesuaikan dengan dengan visi pengelolaan energi Provinsi Sumatera Barat.

“Pembahasan yang dilaksanakan ditujukan agar Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibuat tidak bertentangan dengan dengan dokumen perencanaan yang ada di Sumatera Barat, sehingga pengelolaan energi yang dilaksanakan dapat tepat sasaran,” ujar Sabar AS.

Dalam pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, Komisi IV bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan  berbagai agenda kegiatan pembahasan. Mulai dari rapat internal komisi, rapat kerja dengan OPD OPD terkait, konsultasi teknis ke Dewan Energi Nasional, serta melakukan studi banding ke daerah lain dan melakukan penyelarasan terhadap aturan aturan terkait kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahyun 2014.

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah didasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2007 yang menyatakan, pemerintah daerah menyusun Rancana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Endergi Nasional dan  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Umum Energi Daerah adalah  sebagai komitmen dan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait energy di daerrah, serta kontribusi daerah dalam pencapaian terget terget energi nasional.

Foto bersama usai menanda tangani nota kesepakatan 3 Ranperda,

Juru bicara Pansus Ranperda Penyelenggraan Persandian Untuk Pengamanan  Imformasi dari Komisi I DPRD Sumbar. HM Nurnas  mengatakan, maksud dibentuknya Renperda ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara tujuan dari Perda ini adalah untuk menyusun langkah-langkah yang bijaksana dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan  imformasi, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman ,dan membantu perangkat daerah dalam pengamanan yang bersifat rahasia milik pemerintah daeerah.

Dari hasil konsultasi akhir yang dilakukan ke Dirjen Otda Kemendagri, memberi masukan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan agar yang diatur dalam muatan dan substansi dari Ranperda tentang Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Juru Bicara Pansus Ranperda Penyelenggraan Cadangan Pangan dari Komisi II DPRD Sumbar,  Mahayatul SE, M.Si mengatakan, tujuan dari pembentukan Ranperda Penyelenggraan Cadangan Pangan adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pemeritah daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penetapan cadangan pangan di Sumatera Barat.

Juga untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan dalam rangka menghadapi segala resiko kemungkinan yang terjadi, sejalan dengan kondisi daerah yang rawan bencana. Selain dari itu juga untuk  mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial.

Mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib, Komisi II sebagai komisi terkait bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembahasan Ranperda tentang  Penyelenggraan Cadangan Pangan. Mulai dari rapat kerja dengan OPD OPD terkait, konsultasi awal  keKementerian Pertanian untuk mendapatkan  masukan terkait substansi dan muatan Ranperda, serta singkronisasi dengan peraturan perundang undangan lainnya, melakukan studi banding ke daerah lainya untuk melihat bagaimana pola penyelenggraan cadangan pangan, khususnya pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain dari itu juga melakukan konsulatsi akhir ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri untuk penyempurnaan legal drafting serta singkronisasi dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam lampiran Undang Undang Nomor23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit menyampaikan,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya. Untuk melindungi imformasi publik tersebut perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.

Dengan ditetapkan Tanperda tentang Penyelengaraan Persandian Ini,Untuk Pengamanan Informasi  menjadi Peraturan Daerah, diharapkan dapat menimalisir dampak negatif terhadap kebocoran data dan dapat membantu efektivitas efisiensi penyelesaian  tugas pemerintah daerah.

Raencana Umum Energi Daerah Tahun 2019 tahun 2050 merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang dalam penyusunannya mengacu kepadan Rencana Umum  Energi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017

Rencana Umum Energi Daerah memuat peraturan mengenai ketersediaan energy, termasuk pengaturan untuk masa kini dan masa mendatang yang dapat dimanfaatkan, sehingga terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi.

Dengan ditetapkanya Ranperda tentang Rencana Umum Energi daerah tahun 2019 – 2050 menjadi Perda diharapkan nantinya pengelolaan energi  direncakan dilakukan secara sistemik dan teperinci.

“Sehingga apabila terjadi krisis energi pemerintah provinsi Sumatera Barat mampu mengantisipasinya dan ita tidak perlu melakukan impor energi,” kata Nasrul Abit.

Dengan ditetapkannya Ranperda Penyelenggraan Cadangan Pangan menjadi Peraturan Daerah diharapkan nantinya cadangan Pangan Pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan ,sehinga dapat mencegah terjadinya kerawanan pangan di daerah.

Kepada Organisasi Perangkat Daerah agar segera menyiapkan peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari  Peraturan Daerah dimaksud. Sehingga Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan tersebut dapat diaplikasikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Sekda Prov Drs Alwis, Pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, Anggota Forkopoimda dan undangan lainnya. ** Herman  

148 Total Dibaca 6 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*