DPRD Sumbar Tetapkan  Perubahan Ranperda RPJPD Tahun 2005-2025

Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Wakil Ketua DPRR Sumbar Irsyad Safar poto bersama bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah usai penanda tanganan nota kesepakatan (1)
Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Wakil Ketua DPRR Sumbar Irsyad Safar poto bersama bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah usai penanda tanganan nota kesepakatan (1)

Padang, Editor.-     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, Jumat 5/3/2021, menetapkan Ranperda tentang Perubahan RPJPD Sumatera Barat tahun 2005 -2025.

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk jangkan waktu 20 tahun dengan visi Menjadikan Provinsi Terkemuka Berbasis SDM  Agamais Tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 4 RPJMD”,yaitu RPJMD I tahun 2005-2010, RPJMD II Tahun 2010-2015, RPJMD III  Tahun 2016-2021, RPJMD IV Tahun 2021-2026.

Sampai pada periodesasi ke III RPJMD Provinsi Sumatera Barat sudah cukup banyak sasaran pembengunan jangka panjang daerah yang telah dicapai untuk menuju “Provinsi terkemuka Berbasis SDM yang Agamais Tahun 2025”,namun  demikian tidak sedikit pula target dan sasaran yang masih jauh dari target yang ditetapkan pada masing masing RPJMD

“Hal ini disebabkan olah karena tidak konsistenya Pemerintah daerah menyusun pprogram perioritas dan alokasi anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah ada,” jelas Supardi.

Oleh sebab itu perlu perubahan kebijakan ,perubahan perioritas dan perubahan alokasi anggaran untuk mengejar target yang belum tercapai dan mempercepat penyelesaian target dan sasaran lain yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini Supardi juga mengatakan, bahwa perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025 sudah sangat terlambat diakukan oleh Pemerintah daerah, sehingga sangat terbatas ruang untuk meelaborasi perubahan dan sangat terbatas waktu untuk melaksanakannya. Persoalanya menjadi lebih rumit dengan munculnya permasaalahan baru pada akhir tahun 20129 yang bernama Covid 19.

Dalam waktu singkat, pandemic Covid 19  telah merambah hampir seluruh belahan dunia. Pandemic Covid 19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, akan tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia dan membawa ekonomi ke jurang resesi, serta dampak lainya pada sektor pendidikan dan tatanan sosial budaya masyarakat

Perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan, apabila sisa masa berlakunya kurang dari 7 tahun, kecuali terjadi perubahan mendasar yang mencakup bencana alam, komplek sosial, pemekaran wilayah, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.

Oleh karena sisa masa berlakunya RPJMD Provinsi Sumatera Barat hanya tinggal 5 Tahun lagi, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 342 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dasar pertimbangan yang dapat dijadikan dasar  untuk perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2005, adalah terjadinya beberapa regulasi baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah serta terjadinya beberapa kali bencana alam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Untuk penaganan Covid 19,dibutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang cukup lama yang tentu berdampak terhadap program perioritas yang telah direncanakan sebelumnya.

Perubahan regulasi ditingkat pusat, diantaranya ditetapkan Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang  Nomor 6 tahun 2014, Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBS) dan terakhir dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Demikian juga dengan regulasi ditingkat daerah ,dimana terdapat beberapa Perda yang terkait dengan perencanaan jangka panjang, diantaranya Perda tentang RIPDA Provinsi Sumatera Barat, Perda RZWP3K, Perda Pengembangan Kawasan Industri yang perlu disinergikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Untuk mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan dan kondisi kondisi tersebut diatas, maka arah kebijakan, sasaran dan perioritas pembangunan jangka panjang yang akan ditampung dalam perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat, harus diarahkan sesuai dengan permasaalahan dan kondisi yang terjadi, sehingga Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dapat menjadi solusi untuk penyelesaian permasaalahan dan dapat mewujudkan visi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang sudah ditetapkan.

Perubahan RPJPD yang dilakukan pada periodesasi terakhir memiliki konsekwensi yang cukup berat bagi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat, disamping terbatasnya waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan tersebut ,juga dilakukan bersama dengan pelaksanaan RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada kesempatan ini Ketua Panitia Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Ir Arkadius Dt Intan Bano MM, MBA dalam laporannya menyampaikan, perubahan yang dilakukan pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 hanya pada  periodesasi ke IV Tahun 2021 -2025, sedangkan periodesasi I, II dan III tidak dilakukan perubahan, oleh karena prosesnya telah berjalan dan perubahan RPJPD yang dilakukan tidak untuk melakukan penyesuaian terhadap kesalahan dalam proses perencanaan sebelumnya. Seperti adanya pembangunan main stadium dan pembangunan gedung budaya yang tidak masuk dalam RPJPD sebelumnya.

Perubahan pada sitimatika penyusunan RPJPD dengan mngacu kepada sistimatika yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Perubahan Narasi narasi pada Bab I Pendahuluan dan Bab II Gambaran umum kondidi daerah, dengan memasukkan penyesuaian narasi dengan dengan perkembangan terbaru atau perubahan mendasar yang menyebabkan dilakukanya perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Perubahan pada Bab III tentang permaasalahan dan isu strategis daerah, sementara perubahan pada Bab IV visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang tidak mengalamiperubahan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang tidak mengalami perubahan. Visi Pembangunan jangka panjang derah tetap menjadi provinsi terkemuka berbasis SDM yang Agamais pada tahun 2015 dan misi pembangunan jangka panjang dearah seperti semula, Yaitu mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik, mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi, mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global, serta mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sedangkan perubahan pada Bab V tentang arah kebijakan dan sasaran pokok daerah

Pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah SP dalam sambutanya mengatakan, dalam proses perubahan RPJPD ini kita berpedoman pada ketentuan Peraturan  perundang undangan yang ada serta rancangan RPJPD juga memuat visi dan  misi dan arah kebijak yang akan dicapai oleh Pememrintah provinsi Sumatera Barat  hingga Tahun 2025 mendatang.

Dia juga berharap Rancangan peraturan daerah dimaksud   dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap penyusunan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2021 2026.

Rapat paripurna ini dimpimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, SP, anggota Forkopimda,  pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainya.** Herman  

 

 

.

 

 

.

58 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*