DPRD Sumbar Sampaikan Nota Penjelasan Ranperda Kesejahteraan Sosial

Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim menyerahkan Nota penjelasan Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan Soosial kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit
Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim menyerahkan Nota penjelasan Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan Soosial kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ketua Komisi V Hidayat menyampaikan Nota penjelasan Usul Prakarsa  terhadap Rancana Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam Rapat Paripurna, Rabu (9/1).

Menurut Hidayat, permasalahan kesejahteraan sosial memang tidak akan seluruhnya dapat diatasi, namum hal ini harus ditekan serendah mungkin dan ditangani dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata kesegala lapaisan masyarakat.

Sumatera Barat sebagai  salah satu provinsi yang terdiri dari 19 kabupaten/kota sampai saat ini masih terselimuti persoalan persoalan kesejehteraan sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi No  126 Tahun 2017 tentang penetapan Desa Perioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi ,terdapat 11 kabupaten yang tergolong kedalam daerah tertinggal.

Daerah tersebut berada di Kab Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluhkota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman.

Persoalan kesejahteraan sosial masyarakat juga terlihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Tahun 2017 periode Maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 364,51. Sementara pada September 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 359,99 atau 6,87 % dari total jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Selain dari itu masih banyak persoalan sosial lainya yang masih menaungi masyarakat Sumatera Barat. Seperti maraknya kasus LGBT, penyandang disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana bagi daerah daerah tertingggal, tergerusnya nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya didaerah daerah tertinggal .

Meski telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulanagan dan pencegahan persoalan kesejahteraan sosial, namun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang ada, persoalan kesejahteraan sosialpun juga terus berkembang. Sementara provinsi Sumatera Barat belum memiliki payung hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

Ketiadaan payung hukum (Perda) yang mengatur perihal Kesejahteraan Sosial, merupakan salah satu kendala yuridis yang wajib diselasaikan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan sosial menjadi sangat urgen, mengingat semakin banyaknya persoalan kesejahteraan sosial serta perbedaan kultur masyarakat khususnya di Minangkabau Sumbar dengan daereah daerah lainnya di Indonesia.

Melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mermberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan rumahtangganya, Pememrintah Provinsi Sumatera Barat mengambail langkah inisiatif untuk membentuk payung hukum bagi terselanggaranya kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, ujar Hidayat.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim, dihadiri olah wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sekda Prov Drs Alwis, Pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar anggota Forkopimda dan undangan lainnya. ** Herman

125 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*