DPRD Sumbar Gelar Paripurna Tutup Masa Sidang Kedua Tahun 2020

Penyerahan berita acara rapat paripurna.
Penyerahan berita acara rapat paripurna.

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna tutup masa persidangan kedua dan membuka persidangan ketiga tahun 2020, Senin (31/8). 0

Pada rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, ia mengatakan, dalam Undang Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar.
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Selanjutnya dalam pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dikemukanan bahwa reses dipergunakan oleh anggota DPRD  secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya, guna menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan tiga kali dalam  satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat musyawarah dari tgl 26 Juni sampai dengan 3 Juli 2020, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat  telah melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2020 dengan turun lansung ke daerah pemilihan masing masing, dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Dari pelaksanaan reses tersebut menurut Supardi, banyak aspirasi dan imformasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Anggota Dewan,tidak hanya menyangkut pelaksanaan pembangunan daerah,akan tetapi juga banyak terkait dengan penanganan pandemic covid 19 serta penyaluran Bantauan lansung Tunai (BLT),Bantuan Sosial Tunai (BST)dan jaring pengaman sosial yang banyak terjadi permasaalahan.

Dalam penyelenggaraan pembanguann didaerah ,disamping menyampaikan beberapa usulan kegiatan pembangunan,masyarakat juga menyampaikan kekecewaannya oleh karena cukup banyak usulan kegiatan yang disampaikan melalui Anggota DPRD ,tetapi tidak juga dapat direalisasikan.

Kondisi ini tentu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada k Anggota DPRD .Disamping itu, masyarakat juga banyak menanyakan kepada Anggota DPRD, bagaimana realisasi beasiswa yang bersumber dari dana PT Rajawali  Corp.

Sedangkan dalam penanganan covid 19 ,penyaluran BLT, BST dan jaring pengaman sosial,banyak muncul permasaalahan oleh karena tidak validnya data base yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.validasi dan akurasi data, tidak pernah dilakukan sejak penetapan DTKS pada tahun 2015.

Unsur pimpinan DPRD Sumbar.
Unsur pimpinan DPRD Sumbar.

Supardi juga menyampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari pelaksanaan reses tersebut, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh Anggota  dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini diinformasikan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan reses pada persidanhan Kedua Tahun 2020 ,telah menyususn dan menghimpun laporan hasil pelaksaan reses untuk disampaikan pada rapat paripurna ini.

Aspirasi masyarakat yang diperolah dan dihimpun dari pelaksanaan reses tersebut telah diiventarisasi selanjutnya diserahkan secara resmi kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna ini.

Masa persidangan kedua Tahun 2020 yang bertepatan dengan masuknya wabah pandemic covid 19 di Sumatera Barat, mengakibatkan banyaknya  tugas tugas kedewanan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tentu berdampak terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun banyak dari agenda kegiatan yang telah direncanakan yang tidak bisa dilaksanakan, pimpinan dan anggota dewan tetap berkomitmen memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat dalam bentuk keterlibatan dalam penanangan covid 19 di Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan DPRD.

Selama masa pandemi covid 19 ini Anggota DPRD lebih banyak berada ditengah tengah masyarakat untuk melihat, memantau dan mengawasi pelaksanaan penanganan covod 19.

Dalam fungsi pembentukan Perda,pada masa persidangan kedua tahun 2020 ,direncanakan pembahasan sebanyak 4 Ran perda, akan tetapi kerana adanya wabah pendemik covid 19, hanya 1 Ranperda yang  berhasil  dibahas dan ditetapkan, sedangakan 3 Ranperda lagi ditunda pada masa persidangan ketiga tahun 2020.

Namun demikian, pada masa persidangan kedua tahun 2020 DPRD bersama pemerintah daerah juga berhasil menetapkan 3 Ranperda yang merupakan lanjutan dari pembahasan pada masa persidangan pertama tahun 2020. Yaitu Ranperda tentang penyelengaraan Wisata Halal, Ranperda tentang Rencana penyelenggaraan Rencabna perlindungan dan pengendalian Lingkungan Hidupdan Ranperda tentang Penyelengraan Perlindungnan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sementara itu Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat  Raflis SH MM dalam laporan  kinerja DPRD dalam masa persidangan kedua menyampaikan, masa persidangan kedua tahun 2020 merupakan masa persidangan yang berat. Oleh karena bertepatan dengan mewabahnya Virus pandemic covid 19 di Sumatera Barat, banyak agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan,oleh kerna banyaknya hambatan. Seperti pemberlakuan PSBB, pemotongan anggaran atau refocusing untuk pendanaan penanganan covid 19, fakumnya kegiatan konsultasi atau studi banding oleh karena tidak satupun kementerian atau daerah lain yang menerima kunjungan dalam rangka konsultasi dan studi banding.

Acara Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Wakil Ketua DPRD Sumbar, Asiten III Drs Nasir Ahmad  dan pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar. **Herman/Adv

142 Total Dibaca 4 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*