DPRD Sumbar Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen saat memimpin Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen saat memimpin Rapat Paripurna

Padang, Editor.-     Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi telah menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021  baru baru ini.

Untuk pembahasan lanjutan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengelar Rapat Paripurna ,mendengarkan pen yampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap RAPBD tersebut Rabu 11/11/2020.

juru bicara fraksi Gerindra Muklis Yusuf Abit saat memberikan pandangan fraksinya kepada pim_pinan rapat
juru bicara fraksi Gerindra Muklis Yusuf Abit saat memberikan pandangan fraksinya kepada pim_pinan rapat

Wakil Ketua DPRD Sumbar H Suwirpen Suib dalam pidatonya mengatakan, nota pengantar Ranperada tentang APBD  Provinsi Sumatera  Barat Tahun 20121 berserta lapampiranya. Dalam nota  pengantar yang disampaikan tersebut, dijelaskan bahwa program, kegiatan dan alokasi anggaran yang ditampung dalam Ranperda APBD Tahun 2021,mengacu kepada kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama DPRD dan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang ditetapkan pada KUA PPAS tahun 2021,diantaranya untuk penanganan pandemic covid  19 baik untuk sektor kesehatan maupun untuk dampak ekonomi serta pencapaian target kinerja RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang capainya masih rendah.

Dari aspek pendapatan daerah,proyeksi yangditetapkan pada APBD Tahun 2021 ,sama dengan yang disepakati dalam KUA PPAS yaitu sebesar Rp 6.473.844.928.429, dan untuk Belanja Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 6.673.844.982.429.Target pendapatan daerah dan aloksi belanja daerah yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2021 tersebut tentu masih terbuka untuk dikembangkan dalam pembahasan nanti jelas Suwirpen

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda dan APBD yang ditetapkan dalam Tata tertib, terhadap ranperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur, maka fraksi  fraksi akan memberikan pula pandangan fraksinya terhadap Ranperda APBD tersebut.

Pandangan Umum fraksi fraksi tidak hanya sebagai cerminan pandangan politik masing masing Fraksi terdap kebijakan anggaran pada Tahun 2021, juga merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui fraksi fraksi atau partai politik yang bersangkutan.

Dengan adanya adanya padangan umum Fraksi Fraksi tersebut ,maka pendekatan perencanaan anggaran yang berorientasi pada proses secara partisipatif dan pendekatan atas bawah dapat terpenuhi, jelas Suwirpen.

Juru bicara Fraksi Demokrat HM Nurnas memberikan pandangan fraksinya kepada pimpinan rapat
Juru bicara Fraksi Demokrat HM Nurnas memberikan pandangan fraksinya kepada pimpinan rapat

Pada kesempatan ini Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Muklis Yususf Abit ST, MM mengatakan, melihat postur Rancangan APBD tahun 2021 ,kita akan mengalami defisit Rp 200 Miliar, dimana pendapatan daerah diproyeksikan jauh lebih rendah dibanding belanja daerah.

Berdasarkan KUA PPAS, total pendapatan Daerah sebesar Rp 6,473 Triliun , sedangkan belanja Daerah sebesar Rp 6,673 Triliun. Angka defisit Rp 200 Milyar, itu cukup.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Rancangan APBD tahun 2021 diprediksi turun signifikan sebesar 18,10persen dibanding APBD Perubahan tahun 2020, dari Rp 344,7 Miliar menjadi Rp 282,3 Miliar. Sedangkan Dana Insentif daerah (DID) pada RAPBD ini sebesar Rp 50,7 Miliar, bagi Fraksi Gerindra, angka ini rrelatif kecil jika dibandingkan dengan daerah atau provinsi lain.

Pada kesematan ini Muklis Yususf Abit juga menyampaikan, ada potensi besar dari pengelolaan dan pemamfaatan asset daerah yang selama ini dibaikkan, untuk itu dia minta hal ini bisa ditangani dengan serius dan sungguh sungguh. Asset Aset berupa lahan dan bangunan itu potensi untuk dikelola sendirti, disewakan atau dikerjasamakan pengelolaanya dengan pihak ketiga.

Untuk itu Fraksi Gertindra minta Pemprov Sumbar mengoptimalkan pendapatan Asli daerah (PAD) dari BUMD yang operasioonal dan merupakan Aset daerah, Fraksi Gerindra melihat banyak cela dan potensi untuk peningkatan pendapatan dari kedua sumber ini, jelas Mukhlis.

Pada kesepmatan ini Fraksi partai Demokrat yang disampaiakan oleh juru bicaranya HM Nurnas mengatakan,sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyususnan APBD Tahun 2021, dalam menyikapi kondisi saat ini perlu ada reformasi disektor pendapatan daerah.

Menurut pandanganya dari muatan Ranperda APBD tahun 2021 kebijakan pendapatan daerah terutama untuk sektor PAD masih belum dda reformasi dan perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah masih bertumpu pada PKB, BBNKB, PBBKB. Sedangkan potensi lain belum tergarap dan belum tersentuh inovasi. Menyikapi kondisi tersebut, seperti apa bentuk reformasi pendapatan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan HM Nurnas juga mengungkapkan, terdapat pergeseran alokasi anggaran yangcukup  besar pada pos belanja operasional dan belanja modal yang disampaikan dalam Ranperda APBD Tahun 2021 dengan kesepakatan dan KUA PPAS Tahun 2021. Semula alokaksi anggaran untuk belanja operasional pada KUA PPAS ditetapkan sebesar Rp 4.634.569.113.009 dan belanja Modal sebesar Rp 1.124.111.315.242.,akan tetapi dalam Ranperda APBD tahun 2021 alokasi belanja opersional meningkat menjadi Rp 5.109.931.614.502 dan belanja Modal berkurang menjadi Rp 576.952.387.987. Kondisi ini menunjukkan tidak konsitenya Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB yang disampaikan oleh juru bicaranya Leliarni SPD Msi menyampaikan, terhadap belanja yang disampaikan di dalam Nota pengantar maupun nota keuangan Ranperda APBD Tahun 2021, Fraksi PDI perjuangan dan PKB menberikan catatan yang sangat khusus terhadap postur belanja ini.

Secara keseluruhan belanja mengalami penurunan dibandingkan APBD Perubahan tahun 2020 pada hal dari sisi pendapatan kita mengalami kenaikan.

Terhadap belanja tidak lansung dimana salah satu bahagianya adalah belanja pegawai,pada posisi belanja pegawai ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melihat adanya kenaikan sebesar 7,04 persen  dibandingkan dengan perubahan APBD tahun 2020 ,Untuk itu diharapkan dengan kondidi yang serba berat dan susah ini seharusnya kenaikan belanja pegawai tidak tidak harus sebesar 7,04 persen tersebut.

Terhadap belanja barang dan jasa, dimana ada kenaikan sebedsar 50,63 persen dibandingkan pada prubahan APBD  Tahun 2020, kemudian kita juga sama sama paham dan mengerti tergadap apa yang dimaksud dengan belanja barang dan jasa tersebut, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB perlu penjelasan apakah pantas adanya kenaikan sebesar itu.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Sumbar H Suwipen Suib dihadiri oleh Asiten I Setda Prov Devi Kunia dan Pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar. ** Herman/Adv  

 

 

 

129 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*