DPRD Sumbar Gelar Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Tiga Ranperda

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Raker dengan Komisi, Fraksi bersama pemerintah daerah,
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Raker dengan Komisi, Fraksi bersama pemerintah daerah,

Padang, Editor.- Dewan Parwakilan Rakyat daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Barat gelar  rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan 3 Ranperda,yaitu Ranperda tentang Adaptatsi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan covid 19, yang disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Rabu (2/9).

Sementara dua Ranperda lainya adalah penggunaan hak usul prakarsa  DPRD, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan  serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kedua Ranperda ini masing masing disampaikan penjelasannya oleh Komisi II dan Komisi 5.DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dalam pidatonya mengatakan, tingginya tingkat penyebaran covid 19 dimasa tatanan baru normal produktif dan aman covid 19, disebabkan tidak disiplinya masyarakat mematuhi protoko kesehatan pada masa tatanan normal baru produktif dan aman covid 19.

Kewajiban memakai masker  serta cuci tangan dan jaga jarak  fisik sebagaimanan yang  dimaksud dalam SE Mendagri Nomor 440830 Tahun 2020,tidak menjadi perhatian oleh sebagian masyarakat, akkibatnya terjadi lonjakan yang sangat tinggi penyebaran covid 19 di Sumatera Barat, termamsuk di Indonesia umumnya.

Sehubungan dengan hal tersbut, Gubernur melalui suratnya Nomor 188/1197/Huk-2020 tanggal 7 Agustus 2020 telah menyampaikan kepada DPRD, usulan pembahasan Ranperda tentangTatanan Baru berbasis Kearipan lokal.

“Ranperda  ini perlu segera dibahas dan ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19, kita tentu tidak menginginkan penyeberan covid 19 di Sumatera Barat semakin tinggi  yang pada akhirnya akan berdampak terhadap  tatanan kehidupan masyarakat  termasuk dalam tatanan perekonomian daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hidayat SS, MH menngatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendisiplinkan masyarakat memenuhi protokol kesehatan.  Baik melalui sosialisi, anjuran dan himbauan,akan tetapi upaya yang dilakukan tersecbut tidak memberikan dampak yang berarti. Oleh sebab itu perlu adanya landasan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk  penegakan disiplin masyarakat serta pihak pihak lainya untuk mematuhi protokol k ehatan  dalam masa pandemic Covid 19.

Ranperda tentang Tatanan Baru Berbabsiskan Kearifan Lokal tersebut tidak masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Namun demikian pembahasannya tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan maksud pasal 16 ayat 5 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan Produk hukum Daerah. Yaitu mengatasi kondisi daruat dan adanya urgensi yang disepakati bersama oleh DPRD /Bapemperda dan Pemerintah Daerah /Biro Hukum, Ranperda tersebut diluar Propemperda dapat dibahas bersama, ujar Hidayat.

Acara Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib ,dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno,  Asisten I Sekda prov Pimpinan OPD dijajaran pemprov Sumbar dan Undangan lainya** Herman

159 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*