DPRD Pessel Setujui Ranperda Tentang Perubahan  APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi Perda

Pimpinan DPRD Pessel menyerahkan salinan Pendapat akhir .
Pimpinan DPRD Pessel menyerahkan salinan Pendapat akhir .

Painan, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Penandatanganan Persetujuan bersama Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda, pada Kamis, 23 september 2021 bertempat di gedung Paripurna DPRD setempat.

Rapat Paripurna DPRD Pesisir Selatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Aprial Habbas dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariansyah, Ketua DPRD, Ermizen,  Pj. Sekda, Luhur Budianda, anggota DPRD Pessel, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Penandatanganan Persetujuan bersama Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda, masing-masing fraksi menberikan pendapat akhir diantaranya Fraksi NasDem DPRD Pessel mealui juru bicaranya Al Ermon menyampaikan bahwa Fraksi NasDem DPRD Pessel memberikan catatan efisien dan sebaik mungkin RAPBD tahun 2022 dengan prediksi pendapatan dan belanja daerah seimbang dengan mempertimbangkan kemungkinan refocussing minimal dan maksimal, segera menetapkan pelaksana kegiatan pada OPD baru dan SKPD penggabungan untuk pelaksanaan anggaran perubahan 2021, menggali potensi pendapatan daerah sebaik mungkin selain dari sumber yang telah ada selama ini dan terhadap keseluruhan Nota Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

“Maka dengan ini Fraksi Partai NasDem DPRD Pesisir Selatan, memutuskan menerima nota Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, menjadi anggaran Pendapatan dan belanja daerah sekaligus ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap Al Ermon.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra DPRD, melalui juru bicara Aprinal Tanjung menyetujui APBD Perubahan ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa saran dan masukan terhadap pemerintah daerah.

“Pertama, kami Fraksi DPRD Partai Gerindra menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar menggunakan Anggaran sesuai manfaat serta kebutuhan daerah yang tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya. Kedua, kami Fraksi DPRD Partai Gerindra berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi DPRD diharapkan menjadi sebuah dukungan dan referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Kedepannya. Ketiga, kata Aprinal, Fraksi DPRD Partai Gerindra juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar memberikan teguran keras pada UPTD-UPTD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal untuk kemajuan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat, kami fraksi DPRD Partai Gerindra berharap penanganan covid- 19 yang didukungan operasional untuk pelaksanaan Vaksinasi dan lainsebainya dari APBD, dapat terlaksana dengan yang kita harapkan bersama dan covid 19 segera berakhir agar keadaan membaik seperti biasanya ”ungkap Aprinal.

Kemudian Fraksi PAN DPRD Pessel melalui juru bicaranya, memberikan beberapa catatan untuk kesempurnaan Perubahan APBD ini, sebagai berikut, Pemerintah perlu meningkatkan kinerja Bidang Pendapatan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kedua, Pemerintah harus memastikan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu, serta meningkatkan pengawasan, supaya volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan yang diamanatkan kontrak kerja antara OPD terkait dengan rekanan-rekanan pelaksana kegiatan.

Di samping itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah memerintahkan kontraktor pelaksana Proyek Pembangunan Masjid Terapung untuk segera memperbaiki kerusakan pada masjid yang diberi nama Masjid Terapung Samudera Illahi di Pantai Carocok Painan tersebut. Karena, masjid ikon pariwisata Pesisir Selatan yang menghabiskan anggaran Rp27,5 miliar itu kini bocor di banyak titik ketika hujan lebat, dan listriknya mati ketika hujan lebat dan berangin, serta lampu-lampu tamannya banyak yang tidak hidup lagi. Walau masa pemeliharaannya sudah habis, kontraktor pelaksana tersebut tetap harus bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, karena masjid tersebut belum berumur satu tahun sejak diresmikan tanggal 5 Februari 2021 lalu.

Fraksi Partai Amanat Nasional juga meminta Pemerintah Daerah supaya lebih serius dan fokus dalam menyelesaikan persoalan ketersediaan obat bagi pasien di RSUD M Zein Painan. Kalau memang satu-satunya jalan harus meminjam uang kepada pihak ketiga, segerakan, dan siapkan semua persyaratan administrasi.

Dari tinjauan Editor dilapangan semua fraksi di DPRD memberikan pendapat akhinya dan rata-rata  menerima serta sepakat Nota Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, usai penandatangan nota kesepakatan bersama, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, badan anggaran  dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan menyempurnakan Ranperda APBD perubahan menjadi Perda APBD Perubahan tahun 2021.

” Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran demi penyempurnaan APBD Perubahan tahun 2021menjadi Perda,” kata Wabup Rudi Hariyansyah.

Lebih lanjut, Wabup memerintahkan tim anggaran pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menindaklanjuti dengan meyampaikan Perda APBD perubahan tahun 2021 kepada gubernur untuk dievaluasi dan disahkan.

Sesuai dengan Nota kesepakatan yang telah ditandatangani APBD perubahan tahun 2021, sebesar Rp.1.763.280. 028.704,-  dari semula pada APBD tahun 2021  sebesar Rp.1.734. 397.102. 605,-

Sebagaimana diketahui sebelumnya Bupati menyampaikan nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021, dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin 13/9-2021.

Prosesnya kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah hingga hari ini ditetapkan sebagai Perda APBD perubahan. ** Findo

49 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*