DPRD Padang Pariaman Tampung Aspirasi Warga yang Klaim Tanah Ulayat

Parit Malintang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat menampung aspirasi warga Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam yang mengklaim lahan seluas 697 hektare di daerah tersebut adalah tanah ulayat.

“Memang secara adminitrasi lahan tersebut adalah tanah negara yang pengelolaannya diserahkan kepada bupati,” kata Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman, Faisal Arifin ketika warga Tarok menyampaikan aspirasi ke DPRD setempat, Pariaman Rabu.
Namun, lanjutnya warga di daerah itu juga mengklaim bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat  mereka.

Ia mengatakan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut pihaknya melakukan diskusi agar tidak ada yang dirugikan.
“Namun jika tidak bisa maka jalan keluar terakhir tentu melalui persidangan di pengadilan,” katanya.

Selain menyampaikan aspirasi, demonstran juga meminta DPRD untuk meningkatkan fungsi instansi tersebut terhadap pengawasan kinerja pemerintah daerah setempat terutama untuk pembangunan kawasan terpadu Tarok.

“Kita pasti akan terus mengawasinya namun untuk kawasan terpadu Tarok yang kita setujui hanya pembangunan jalan menuju lokasi,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan warga Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam,  menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD setempat agar menghentikan pembangunan kawasan terpadu di daerah itu.

“Lahan seluas 697 hektare yang akan menjadi kawasan terpadu tersebut merupakan tanah ulayat kami,” kata salah seorang warga yang menyampaikan orasi, Zulbahri di Halaman Kantor DPRD setempat, Pariaman, Rabu.

Ia menjelaskan tanah tersebut dahulunya bukan hasil jajahan namun dikontrak oleh warga Belanda untuk perkebunan.
Namun, lanjutnya tiba-tiba tanah tersebut berubah menjadi milik negara sehingga warga daerah itu kehilangan hak atas tanah itu.Meski pihaknya telah menyampaikan aspirasi tentang hal yang sama kepada DPRD Sumbar namun hingga saat ini apa yang menjadi tuntutan belum juga terealisasi.

Penghentian pembangunan tersebut juga didasari karena kawasan yang terletak di kaki Gunung Tandikat tesebut merupakan daerah resapan serta juga menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan warga kabupaten itu.

“Apabila ada pembangunan tersebut maka sumber air kami akan hilang,” ujar dia. ** Suger

545 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*