DPRD Padang Panjang Bahas RAPBD 2021 & 7 Ranperda Mulai Senin ini

Wako Fadly Amran, wawako Asrul, bersama Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral pada rapat pleno DPRD Padang Panjang.
Wako Fadly Amran, wawako Asrul, bersama Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral pada rapat pleno DPRD Padang Panjang.

Padang Panjang, Editor.- Balik dari kunjungan kerja ke luar daerah, DPRD Kota Padang Panjang akan melakukan rapat kerja (Raker) secara marathon mulai Senin (23/11) ini. Materinya, begitu banyak/sarat, yakni RAPBD 2021 dan 7 Ranperda yang diajukan oleh Walikota Fadly Amran, pekan lalu.

Melihat kebutuhan, RAPBD 2021 diduga bakal jadi prioritas utama dibahas hingga bisa direstui jadi Perda sebelum akhir November. Sebab, APBD akan dievaluasi Gubernur dan sterusnya hingga APBD bisa dicairkan mulai Januari 2021.

RAPBD 2021, sama seperti 7 Ranperda, sudah mendapat pandangan umum ke-5 fraksi DPRD sebelumnya di rapat pleno, Minggu (15/11) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah. Terus, Senin (16/11) disusul jawaban Walikota dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar.

Terkait RAPBD 2021 dengan target pendapatan Rp 574,1 milyar, belanja Rp 594,1 milyar, DPRD terlihat cukup banyak menyampaikan kritikan, pertanyaan, saran dan usul. Beberapadiantaranya, pertama, kenapa target pendapatan dana transfer umum (dana alokasi umum; DAU) dari pusat tidak sama dengan di KUA & PPAS – APBD 2021.

Kedua, terkait target kontribusi PAD atas RAPBD 2021 sebesar Rp 90,5 milyar diharapkan ke depan akan bisa lebih ditingkatkan, mengingat subsidi dari pusat menurun, belakangan. Ketiga, apa program prioritas pembangunan 2021, tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2018-2023 pemerintahan Wako/Wawako Fadly Amran – Asrul.

Jawaban Walikota Fadly terkait rencana penerimaan dana transfer umum dari pusat berkurang sekitar Rp 34,6 milyar dari rencana semula di KUA & PPAS – APBD 2021. Tapi di bagian lain dana transfer khusus (dana alokasi khusus; DAK)  sudah turun Rp 65 milyar, dan dana insentif daerah (DID) naik Rp 9,7 milyar.

Terkait target pendapatan asli daerah (PAD) pada RAPBD 2021 sebesar Rp 90,5 milyar juga banyak dikritisi pihak DPRD. Tapi suara wakil rakyat itu terkait PAD masih cendrung berkutat di usaha intensifikasi (obyek PAD yang digarap), bukan usaha ekstensifikasi (potensi yang belum digarap).

Sebagai informasi, Padang Panjang meski kota kecil (23 KM2 versi PPDA, 29 KM versi peta Jantob RI), seperti terungkap di berbagai forum seminar/diskusi terkait di kota ini punya potensi ekonomi relatif besar. Di antaranya;

1.Kekayaan deposit batu kapur berkualitas tinggi di Bukit Tui, bisa untuk bahan

baku semen, cat tembok, fasta gigi, bedak sampai lipstik (seminar 1989)

2.Potensi layanan penunjang (non medis) pada RSUD.

3.Potensi sebagai salah satu pusat invent seni budaya nasional/internasional.

4.Potensi jasa sewa Rusunawa (keluarga swasta/PNS) ekonomi menengah ke bawah,

dan jasa Rusunawa untuk Mahasiswa sejalan mendukung kota pelajar.

5.Potensi produk industri air minum kemasan

6.Potensi sebagai pusat pengembangan usaha sapi perah Sumbar dan aneka

produk hilirnya (perjanjian Indonesia – New Zealand 2013-2023)

7.Potensi industri kulit dan aneka kerajinan benda seni dari kulit, logam, kayu & kaca,

(Seni Krya ISI), di samping produk massal seperti sandal, sepatu, dompet, dll.

Sedang terkait program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang yang ditampung di RAPBD 2021 datang itu Walikota Fadly menyebut ada 12 program, rinciannya terdiri;

a.Pengadaan tanah lokasi Sport Centre

b.Tuan rumah MTQ Prov Sumbar 2021

c.Rumah Wirausaha

d.Pengembangan koperasi syariah

e.PSC-119

f.Dokter warga

g.Rumah Healing

h.Kota Sayang Lansia dan disabilitas

i.Beasiswabagi anak warga miskin & berprestasi

j.Smart Teacher

k.Peningkatan Sapras Pasar Pusat.

Sementara 7 Ranperda yang juga akan mulai dibahas terdiri, Ranperda Trantibum, Lahan LP2B, Ripda Pariwisata 2020-2025, Penyelenggaran pendidikan, Perum Daerah Air Minum, Penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang, dan Ripda Pembangunan industri.

Terkait ke-7 Ranperda ini yang lebih banyak terlihat dikritisi oleh pihak DPRD, Ranperda Lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan Revisi Perda Trantibum.

Pandangan umum fraksi DPRD atas RAPBD 2021 dan 7 Ranperda masing-masing disampaikan oleh Zulfikri dari Fraksi PAN, Yudha Prasetia (F-Grindra PKS), Hendra Saputra (F-Nasdem Bulan Bintangnya), Yovan (F-Partai Golkar) dan Nasrul Efendi (F-Demokrat Kebangkitan Bangsa). **Yet

292 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*