DPRD Minta Gubernur Sumbar Konsisten Jalankan Rekomendasi BPK

Padang, Editor.- Pembayaran insentif pemungutan pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) dan pajak rokok yang tidak memenuhi azas kepatutan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp 11,47 Milyar. Untuk itu Gubernur diharapkan konsisten menjalankan rekomendasi BPK Sumbar, agar menghentikan pembayaran insentif pemungutan pajak bahan bakar kenderaan bermotor dan pajak rokok.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Hanura dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Jum’at (16/6) dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertannggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatara Barat tahun anggaran 2016.

Menurut Taufik Hidayat, terhadap pajak kenderaan bermotor sebagai sumber penerimaan utama dari PAD dalam tiga tahun terakhir dengan realisasi selalu diatas 100 persen. Pada kenyataannya bukanlah merupakan hasil dari aparatur terkait, namun lebih disebabkan karena penetapan terget penerimaan masih jauh dibawah potensi pajak yang dimiliki. Seharusnya gubernur bisa menempatkan ASN dengan kemampuan berani membuat target penerimaan.

Berkaitan dengan temuan BPK terhadap adanya kelemahan sistim pengendalian intern, nilai KDP, belanja BBM pada 7 SKPD, belanja reses anggota  DPRD dan belanja pemeliharaan pada Dinas Prasjal Tarkim, berpotensi menimbulkan kerugian daerah mencapai Rp 18,19 Milyar. Hal ini  harus menjadi perhatian Gubernur dan segera ditindak lanjuti sebagaimana direkomendasikan BPK pada tgl 22 Mei 2017 lalu tegas.

Sehubungan masih sangat kecilnya penerimaan Deviden yang hanya Rp 1,5 Milyar dari PT Balairung atas penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 173 milyar juga harus menjadi kajian lebih lanjut oleh Gubernur, sehingga pada tahun tahun mendatang bisa lebih ditingkatkan.

Selain dari itu Fraksi Partai Hanura juga menyorot sumbangan pihak ketiga dari  PT semen Padang yang sudah dipastikan Rp 5 Milyar yang tidak bisa direalisasikan. Untuk itu diminta kepada Gubernur segera menindaklanjuti agar segera direalisasikan dan m,eningkatkan sejalan dengan peningkatan produksi PT Semen Padang.

Pada kesempatan ini juru bicara fraksi partai Golkar dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Siti Izati Aziz, Fraksi Golkar memandang perlu  Dinas pendidikan mendapatkan perhatian ekstra serius dari ubernur, karena dinas ini hanya mampu merealisasikan sebasar Rp 68,39 persen atau setara dengan Rp 58,518 miliar lebih dan kejadian ini selalu berulang setiap tahunnya’

Siti Izati juga menyorot rendahnya realisasi anggaran RSUD Pariaman akibat manajemen Rumah Sakit yang tidak bekerja dengan optimal. Untuk itu pimpinan RSUD tersebut perlu dievaluasi oleh gubernur.

Begitu juga pada Dinas SDM, permasalahan terus berulang karena tidak matangnya perencanaan. Sehingga dinas ini hanya mampu merealisir anggaranya 78,52 persen. Untuk itu kedepannya anggaran pada Dinas SDM  tidak perlu ditambah.

Pada Dinas Prasjaltarkim, ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian serius oleh Gubernur. Diantaranya realisasi air baku di Kota Payakumbuh. Karena tidak matangnya perencanaan sehingga terjadi pemborosan keuangan daerah, dimana kurang lebih 1 Km pemasangan pipa APE yang tidak bermamfaat sama sekali. Untuk Fraksi Golkar mendorong dilakukan penelitian oleh Komisi IV DPRD Sumbar

Sementara itu FraksiPartai demokrat melalui juru bicaranya HM Nurnas, ST  juga menyampaikan, kegiatan pembangunan  baru atau pemeliharaan/peningkatan jalan ditemukan masih banyak didapati kualitas pekerjaan rendah. Begitu juga pada pekerjaan Normalisasi Sungai, Irigasi, embung, cukup banyak ditemukan di lapangan pekerjaan berkualitas rendah .

Untuk itu, jelas Nurnas, pihak dinas terkait sangat perlu melaksanakan peningkatan pengawasan teknis di lapangan. Jika ada kontraktor yang nakal, suka mempermainkan kualitas atau tidak mematuhi kontrak/bestek dan tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja, termasuk konsultan perencana yang tidak profesional perlu diambil langkah tegas dan meberi denda maksimum sesuai aturan kontrak.

Rapat paripurna ini dipim[pim oleh Ketua DPRD Sumbar secara bergantian dengan wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi yang dihadiri oleh OPD di jajaran Pemrov Sumbar, anggota Forkopimda dan undangan lainnya. ** Herman

509 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*