DPRD Mentawai Setujui Ranperda PPUMH

Tua Pejat, Editor.- Lima fraksi di DPRD kabupaten kepulauan Mentawai menyetujui Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA). Persetuan tersebut dituangkan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang rapat DPRD Mentawai di Tua Pejat, Senin (14/08).

Yosep Saroddog.
Yosep Saroddog.

Rapat dipimpin oleh ketua Yosep Saroddog dihadiri oleh Bupati Yudas Sabaggalet dan wakilnya Kortanius Sabeleake dan pata kepala OPD di jajaran Pemkab Mentawai.

Kelima fraksi yang ada di DPRD Mentawai adalah Fraksi Nasdem, PDIP, Golkar,Gerindra,PBB, PAN dan Hanura- Demokrat.

Fraksi Partai Nasdem menyetujui nota yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, dimana dikatakan pengakuan dan perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyatakat Hukum Adat (PPUMHA) telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945.

Rancangan Peraturan Daerah ini harus mampu mengayomi dan melindungi hak- hak konstitusional masayarakat hukum adat + UMA) tidak sekedar objek bagi Pemerintah dan LSM dalam mengeksploitasi sumber daya dan potensi masyarakat hukum adat tanpa manfaat yang pasti bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Lebih jauh ditegaskan oleh juru bicara partai Nasdem Bruno Guimek Sagalak, dengan penyelesaian sengketa dalam penyusunan Ranperda hendaknya lebih diperdalam jangan sampai justeru memicu sengketa konflik . Tata cara penyelesaian sengketa sudah ada sebelum Ranperda ini ada.

Fraksi Partai Nasdem setuju pembahasan Ranperda ini dilanjutkan ketahapan persidangan selanjutnya . ** Daniwarti

1429 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*