DPRD Kota Solok Gelar Sidang Ranperda Pemukiman Kumuh

Wako Zul Elfian menyerahkan Laporan Penggunanaa ABPD Kota Solok tahun 2017 kepada Ketua DRPRD Yutris Can.
Wako Zul Elfian menyerahkan Laporan Penggunanaa ABPD Kota Solok tahun 2017 kepada Ketua DRPRD Yutris Can.

Solok, Editor.- DPRD kota solok kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kwalitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Senen (30/7).

Rapat tersebut dihadiri Walikota Solok Zul Elfian Wakil Ketua Irman Yefri Adang. Afdal Yandi. anggota DPRD. Forkompinda. Ketua Pengadilan Negeri. Asisten staf ahli.kepala badan. Dinas dan ninik mamak.Kota Solok.

Yutris Can selaku pimpinan sidang mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang hadir dan berkumpul diruangan ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Solok, dalam rangka persetujuan bersama terhadap ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kwalitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh serta Ranperda Pertanggungjawaban Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok tahun anggaran 2017.

H dalius selaku juru bicara mengatakan, Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kwalitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh angka satu sampai dengan tiga belas. Sedangkan angka empat belas di tambah kalimat sebagai mana telah di ubah dengan peraturan daerah kota solok nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota solok nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021

Sehingga angka empat belas berbunyi. Peraturan kota solok Nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 lembaran daerah kota solok tahun 2016 nomor 3 tambah lembaran daerah nomor 3 sebagai mana telah diubah dengan peraturan daerah kota solok nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota solok nomor 3 tahun 2016.tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.

Pencegahan terhadap tumbuh berkembang nya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh pada pasal 15 ayat (1) telah disepakati ayat2 sebagai diubah kalimat perangkat daerah yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan daerah di ubah menjadi perangkat daerah yang menangi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sehingga pasal 15 ayat (2) berbunyi dalam rangka pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ayat (3) telah di sepakati.

Pada pasal 85 sesuai dengan hasil fasilitas gubernur dilakukan perubahan sehingga pasal 85 berbunyi. Ayat(1) dengan berlalunya peraturan daerah ini. Maka keputusan mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dinyatakan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlalunya. Ayat (2) penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh setelah habis jangka waktu berlaku keputusan wali kota sebagai dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan daerah ini. ** Mempe

470 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*