DPRD Kampar Belajar Tentang Ranperda Perseroda ke Bukittinggi

Pertemuan Pansus IV DPRD Kampar dengan Pemko Bukittinggi.
Pertemuan Pansus IV DPRD Kampar dengan Pemko Bukittinggi.

Bukittinggi, Editor.-  Pemko Bukittinggi diwakili Kepala Bagian Perekonomian Elza bersama Direktur Utama PT. BPR Jam Gadang Feri Irawan, menerima kunjungan kerja Pansus IV DPRD Kampar Aulia di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi,Selasa (24/11).

Kunjungan kerja Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar Riau  ke Pemko Bukittinggi itu,  dipimpin oleh Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Kampar Jasnita Tarmizi, dengan jumlah anggota rombongan 12 orang.

Pimpinan rombongan, Jasnita Tarmizi, mengatakan, saat ini DPRD Kabupaten Kampar sedang mempersiapkan dan membahas materi Ranperda Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda). ” Untuk itulah kami bersama  rombongan sengaja datang ke Bukittinggi guna belajar tentang pendirian Perseroan Daerah yang ada di Bukittinggi yaitu PT. BPR Jam Gadang,” jelasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Elza Aulia menguraikan bagaimana proses lahirnya, PT. BPR Jam Gadang yang izin operasionalnya berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006, telah beroperasi  sejak 14 September 2006.

Terbentuknya PT. BPR Jam Gadang ini agak unik. “ keberadaan bank ini bukanlah kemauan beberapa orang yang punya modal untuk mendirikan suatu bank guna memperoleh laba atau keuntungan semata, tetapi adalah atas keinginan beberapa orang Ninik Mamak, pemuka masyarakat Kurai Limo Jorong yang berada dalam lima KAN di Kurai Limo Jorong membuat Lumbung Pitih Nagari guna meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari,” jelasnya.

Sejak berdiri pada tahun 2006 sampai sekarang PT. BPR Jam Gadang telah berkembang dengan cukup baik. Atas kesepakatan bersama Pemegang Saham BPR Jam Gadang bertransformasi menjadi BUMD melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Jam Gadang.

Atas keinginan bersama Pemegang Saham BPR Jam Gadang bertransformasi  menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019 dan saat ini sedang menunggu izin operasional dari OJK, ungkap Elza Aulia.

Sementara Direktur PT. BPR Jam Gadang, Feri Irawan mengatakan Modal disetor PT. BPR Jam Gadang sebelum menjadi BUMD adalah sebesar Rp 1.165.900.000,- dengan jumlah modal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp. 250.000.000,- (21,44%) dan sisanya adalah saham masyarakat.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi menambah setoran saham sebanyak Rp. 5.000.000.000,- , sehingga jumlah modal menjadi Rp. 6.165.900.000,- dengan kepemilikan perintah Kota sebesar Rp. 5.250.000.000,- atau sebesar 85,15% dari total modal saham yang ada pada saat ini.

“Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Usaha-usaha BPR adalah, Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit,  Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas”, ungkapnya.** Widya

120 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*