DPRD Fasilitasi Pertemuan Suku Guci, Warga Pisang Gulai Bancah dengan Pemko Bukittinggi

Anggota DPRD Kota Bukittinggi saat meninjau lokasi tanah RSUD Kota Bukittinggi.
Anggota DPRD Kota Bukittinggi saat meninjau lokasi tanah RSUD Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Editor.- Sejumlah warga mengatasnamakan suku Guci, Tanjung dan Pisang Gulai Bancah, mendatangi Kantor DPRD Bukittinggi, Kamis (28/01). Secara garis besar, tujuannya untuk meminta kepastian terkait tanah RSUD Bukittinggi.

Kuasa hukum Suku Guci, Tanjung dan suku Pisang Gulai Bancah, Khairul Abbas, menjelaskan, pihaknya meminta kejelasan dan meminta ganti rugi kepada pemerintah kota, terkait tanah yang kini di atasnya berdiri RSUD Bukittinggi. Hal ini terkait adanya dugaan terpakainya tanah masyarakat kaum Suku Guci, Tanjuang dan Pisang Gulai Bancah, untuk bangunan itu.

“Dari klien kami, mengklaim ada sekitar 14.000 meter tanah dari kaum Suku Guci, Suku Tanjuang dan Suku Pisang yang terpakai untuk kawasan RSUD Bukittinggi. Sampai saat ini tidak ada etikad baik dari Pemko atas penyelesaian terpakainya hak ulayat dari kaum Suku Guci, Suku Tanjuang dan Suku Pisang ini,” jelasnya.

Abbas menambahkan, pihaknya mengakui tanah Pusido, namun jika digambarkan, hanya pada bagian halaman dan gerbang RSUD itu. Ia juga mengakui, memang kasus ini sudah masuk ranah pengadilan. Namun, untuk tingkat MA, pihaknya mengakui belum menerima relas putusan dari MA itu.

“Kita sepakat ada tanah pusido disitu dan batas kebelakangnya hanya sampai pohon mahoni. Sehingga untuk Suku Guci akan kita lakukan upaya peninjauan kembali (PK), sementara untuk Suku Tanjung dan Suku Pisang, akan kita mulai prosesnya dari awal. Tapi kami tetap minta kepada Pemko Bukittinggi, sudahlah kita berperkara dengan pengadilan ini. Ini akan merusak citra dari pemko sendiri. Kita support adanya RSUD ini, tapi tanah ini kan bertuan. Kita tentu bisa cari proses penyelesaian yang baik,” ujarnya.

Asisten II Setdako Bukittinggi, Isra Yonza, menjelaskan, tanah untuk pembangunan RSUD itu didapat Pemko Bukittinggi dari hibah kementrian Kimpraswil (saat ini PUPR) dan sudah bersertifikat. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan itu berdasarkan sertifikat tersebut.

“Jika ada warga yang menuntut, tentu seaharusnya ke kementrian terkait, karena hibah yang kami terima dari Kementrian itu audah bersertifikat. Apalagi, sudah ada gugatan dan PTUN Medan juga memutuskan untuk menolak kasasi. Berarti sertifikat itu sah.  Namun, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat ke lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra, bersama Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, Shabirin Rahmat, menyampaikan, DPRD dalam persoalan ini, menjalankan fungsi untuk memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah kota. Dari persoalan yang muncul, tentunya diharapkan dapat dicarikan solusi terbaik.

“Untuk itu, akan dilakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan letak tanah yang diapungkan kali ini. Menurut rencana, besok akan kita cek ke lokasi dan semoga ada soluai terbaik terkait persoalan ini,” pungkasnya diamini Anggota DPRD lainnya, Dedi Fatria, Edison Katik Basa, Zulhamdi Nova Chandra dan Rahmi Brisma. ** Rachman

176 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*