Ditemukan Dokumen Berindikasi Gratifikasi di Pemko Sungai Penuh

Copy surat perjanjian yang ditemukan Editor.
Copy surat perjanjian yang ditemukan Editor.

Sungai Penuh, Editor.- Minggu (4/4) wartawan Editor menemukan dokumen yang isinya merupakan perjanjian pinjaman berindiasi gratifikasi antara pejabat daerah dengan ASN. Yakni perjanjian  pinjaman berimbalan jabatan bagi Irman Jalal, SE yang akan didefinitifkan sebagai Kepala Dinas PU Kota Sungai Penuh oleh Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh).

Pada surat perjanjian yang dibuat tahun 2015 tersebut, H.  Zulhaq Arsad memberikan pinjaman kepada Asafri Jaya Bakri sebesar Rp. 1,6 milyar rupiah. Imbalan dari pinjaman tersebut,  Asafri Jaya Bakri akan mendefinitifkan Irman Jalal, SE sebagai kepala Dinas PU Kota Sungai Penuh sampai pension. Selain itu juga memberikan kegiatan proyek sampai habis masa jabatan Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh pada tahun 2021. Sebagai anggunannya adalah sertifikat a.n Irman Jalal dan BPKB an. Fikar Azimi dan sebagai saksi Hj. Emizola (istri Asafri Jaya Bakri).

Untuk tahap awal setelah surat perjanjian itu ditandatangani, Irman Jalal, SE ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kota Sungai Penuh dan pejabat pengguna anggaran pada dinas PU SPN, dengan surat perintah tugas  No. 090/29/PP-BKD/2015, sekaligus juga akan menjadi Kepala Dinas PBPBD Kota Sungai Penuh.

Terkait masalah pinjaman ini Raflis dari LSM Forjam yang ditemui Editor mengatakan, hal ini sudah melanggar undang-undang karena ini sudah termasuk katagori gratifikasi, dimana pada pinjaman ini menjanjikan jabatan kepala dinas definitif bagi Irman Jalal.

“Masalah ini harus diusut tuntas supaya terang benderang,” ungkap Raflis.

Sesuai dengan tanggapan Raflis LSM Forjam, masalah ini jelas bertentangan dengan Pasal 12 UU Tipikor dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU Tipikor disebutkan:

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
    b.    pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:
1.    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2.    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3.    Menteri;
4.    Gubernur;
5.    Hakim;
6.    Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.    Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap. Gratifikasi dan suap sebenarnya memiliki sedikit perbedaan, lebih lanjut dapat disimak artikel Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor).

Jadi, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Untuk itu diminta kepada penegak hukum untuk mengusut maslah ini. ** Khumaini

2076 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*