Diputus MA, KPU Tetap Bisa Coret Caleg Mantan Napi Korupsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia masih bisa mencoret caleg mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislative, meskipun MA telah memutuskan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil.

Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari bunyi pasal di atas, KPU diberi waktu 90 hari oleh MA untuk memikirkan apakah melaksanakan putusan itu atau tidak. Dengan demikian, Peraturan KPU (PKPU) yang melarang caleg eks koruptor masih berlaku hingga 90 hari ke depan.

Konsisten Membasmi Korupsi

Telah 73 tahun Indonesia merdeka, namun penyakit korupsi tak kunjung teratasi. Malah makin hari semakin mewabah. Hukum beserta lembaganya dibuat tak berdaya menjalankan fungsinya. Padahal setiap pemimpin baru di negara ini, di awal pemerintahannya, selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tetapi, komitmen itu tinggal janji belaka, korupsi tetap belum teratasi. Akhirnya fenomena ini membuat kita bertanya, apa yang salah? Hukumnya atau pemerintahnya?

Sekarang Indonesia akan memilih presiden baru ditahun 2019 dan diyakini akan mendengungkan jargon perubahan, tetapi upaya pemberantasan korupsi belum bisa dilakukan hanya dengan jargon saja.

Harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penyelesaian melalui berbagai kompromi politik tetapi juga bagaimana hukum untuk memberantas korupsi dapat bekerja dengan baik. Dalam pandangan yang sering dipakai gerakan Critical Legal Studies , ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk melihat apakah hukum sudah bekerja dengan baik atau belum, yaitu: instrumen hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi. Di antaranya ada KUHP, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui UU No 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU No.30 Tahun 2002. Tetapi korupsi masih belum teratasi.

Seperti diketahui, KUHP merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Warisan yang puluhan tahun itu sampai sekarang masih dijadikan kitab sakti para penegak hukum. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sekarang bukan masyarakat dua abad yang lalu. Tetapi masyarakat abad ke-21 yang telah berubah. Termasuk otak kriminal’-nya telah mengalami evolusi. Cara untuk menggelapkan uang negara semakin smooth.

Sementara KUHP yang positivisme itu tidak mampu mengikuti evolusi kejahatan korupsi.
Baru tahun 1971 Indonesia memiliki undang-undang khusus mengenai pemberantasan korupsi. Pada era reformasi UU ini digantikan UU No 31 Tahun 1999 yang juga tidak berdaya. Ujung-ujungnya undang-undang tersebut direvisi juga. Selanjutnya, sesuai amanat UU No 31 Tahun 1999, diundangkan pula UU No 30 Tahun 2002 untuk membentuk KPK.

Secara substansi, UU No 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam UU ini, tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formiil; pengertian pegawai negeri telah diperluas; pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorangan tetapi juga korporasi; sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati; dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang; dan sebagai bentuk kontrol dalam UU ini dilengkapi dengan pengaturan mengenai peran serta masyarakat.

Substansi pengaturan seperti ini dapat dikatakan lebih dari cukup untuk memberantas korupsi. Namun, pengaturan itu belum disertai dengan lembaga penegakan hukum yang memadai dan bersih. Baik penyidik, penuntut umum, dan hakim masih belum bisa menghindarkan diri dari godaan korupsi. Lembaga-lembaga ini lebih banyak diisi oleh orang-orang yang lapar sehingga praktek jual-beli perkara merupakan hal yang lumrah. Mafia peradilan masih begitu kokoh untuk diruntuhkan. Akibatnya lembaga-lembaga ini belum berfungsi sebagai mana mestinya. Ketidakefektifan fungsi lembaga-lembaga hukum ini diakui dalam UU No 30 Tahun 2002 sehingga perlu dibentuk KPK. Tapi sayangnya, korupsi kian mewabah.

Kedepan, sebaiknya partai politik menampung aspirasi publik yang menolak caleg bekas koruptor.  Sudah saatnya partai politik mendukung pemberantasan korupsi dengan menyeluruh, bukan hanya melontarkan slogan tentang pembasmian korupsi dinegeri kita, Republik Indonesia. Karenanya, patut dicurigai parpol yang tak mendukung larangan caleg koruptor merupakan partai yang kadernya banyak tersangkut korupsi karena larangan itu akanmenguatkan proses perekrutan di internal partai. *** Risko Mardianto , SH

** Penulis adalah Dewan Redaksi Portal – Tabloid Berita Editor

280 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*