Dinilai Kurang Berfungsi, MPTD Jambangi DPRD Tanah Datar Untuk Berdialog

Suasana dialgo MPTD dengan DPRD Tanah Datar.
Suasana dialgo MPTD dengan DPRD Tanah Datar.

Batusangkar, Editor. Prihatin terhadap kurang berjalannya fungsi legislatif di Kabupaten Tanah Datar dalam mengawasi Pelaksanaan Penanganan akibat wabah Covid-19,  organisasasi kemasyarakatan Masyarakat Peduli Tanah Datar  (MPTD) melaksanakan audensi dengan DPRD Tanah Datar Selasa (2/6) siang, bertempat di Gedung DPRD Tanah Datar.

Sebanyak 10 orang anggota MPTD yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga akedemisi yang dipimpin oleh Ketua MPTD Harry Prima Hidayat  melakukan dialog dan diskusi dengan Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt, Bungsu,Wakil Ketua Anton Yondra,Wakil Ketua Saidani dan Juga Ketua-ketua Fraksi.

Dalam dialog dan diskusi terbuka yang dipimpin oleh Sekretaris MPTD Ariadi .Ketua MPTD Harry Prima Hidayat mempertanyakan sejauh DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah terutama dalam penanganan wabah Covid 19,

Irwan Malin Bungsu seorang akademisi mempertanyakan  tentang BLT yang diberikan oleh Kabupaten,Propinsi dan juga Pusat yang tidak tetap sasaran yang mana dibeberapa nagari dan kecamatan di Tanah Datar terjadi aksi demo oleh masyarakat.

Optimal seorang tokoh Pumuda Tanah Datar mempertanyakan adanya kejanggalan dalam harga pemebelian beras kepada Bulog yang di bagikan kepada masyarakat dan juga kwalitas beras yang dibagikan tidak sesuai dengan standar yang mengaakibatkan masyarakat pennerima menjual kembali beras tersebut dengan harga Rp 5000 s/d Rp 5.500 perkilonya .Sedangkan Pemda membeli beras tersebut ke Bolog Rp 10,500 per Kg.

Asrul Nurhasan mantan Ketua DPRD Tanah Datar Priode 2004 – 2009 mempertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Tanah Datar terhadap pembangunan lapangan Cindua Mato yang awalnya anggaran pembangunan tersebut sudah di bintangi oleh DPRD. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meloloskan pembangunan embung di Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum yang sampai sekarang ini Tanah untuk pembangunan embung tersebut masih belum selesai, Juga adanya masalah-masalah dalam pembangunan pasar tradisonal di Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo. Asrul Nurhasan juga menjelaskan bawasanya bila ingin membangun tanahnya harus diselesaikan dulu sertifikatnya yang pemiliknya adalah pemerintah daerah,Disamping itu Asrul Nurhasan juga mempertanyakan rumah dinas Ketua DPRD yang tidak ditempati oleh Ketua

Edi TD mantan politikus mempertanyakan regulisi pembembelian beras ke pada Bolog dan sejauh mana pengawasan dari DPRD dalam pembelian beras tersebut dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari pengurus MPTD lainnya seputer fungsi pengawasan yang telah di lakukan oleh DPRD Tanah Datar.

Semua pertanyaan-pertanyaanb yang disampaikan oleh pengurus MPTD tersebut dijawab oleh wakil Ketua DPRD Anton Yondra secara politis sesuai dengan wewenang mereka. Tentang masalah harga beras DPRD akan menindak lanjutinya dengan memanggil OPD penyedia beras tersebut.Tentang tidak tepat sasaran yang menerima BLT baik itu yang dari APBD,Propinsi dan juga pusat dikarenakan pendamping desa tidak bekerja dengan maksimal untuk mendata masyarakat yang betul –betul terdampak dari wabah Covid-19 seperti di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab dan sekarang DPRD masih membahas adanya 8000 kk yang pantas menerima BLT yang sekarang ini tidak menerima.tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Tanah Datar.

Selanjutnya Anton Yondra menyatakan akan menindak lanjuti apa-apa masukan dan data-data dari MPTD  dan DPRD akan mengikut sertakan MPTD dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut penanganan wabah Covid-19 baik itu dalam bidang pendidikan dan juga social ekonomi.Tentang adanya rencana pembangunan embung yang tanahnya masih bermasalah akan dibicarakan nantinya di komisi 3 ungkap ,Anton

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Rony Mulyadi menyatakan apresiasi ke pada MPTD yang telah memberikan masukan dan juga data-data seputar penanganan wabah Covid-19 serta masalah-masalkah pengawasan lainnya”Kedepan kita berharap MPTD menjadi mitra DPRD dalam pengawasan di segala bidang di Kabupaten Tanah Datar untuk kepentingan masyarakat”harap Rony

Dalam pertemuan dan dialog tersebut DPRD Tanah Datar mengakui bawasanya pengawasan dalam penangulangan Wabah Covid -19 dari DPRD sangat kurang “Kami kecolongan,seharusnya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah DPRD hanya baru-baru ini saja DPRD di masuykan kedalam Gugus Tugas Penangan Codid-19” ungkap Anton Yondra

Ketua MPTD Harry Prima Hidayat Sesuasai Pertemuan menyatakan.MPTD akan tetap selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah “Pertemuan dengan DPRD hari ini baru langkah awal MPTD untuk eksis membela kepentingan masyarakat.MPTD suatu organisasi masyarakat yang tidak ada unsure politisnya dan juga unsure-unsur lainnya.Adapun langkah selanjutnya adalah MPTD akan melaksanakan dialog dengan tokoh-tokoh masyarkat,politisi,akademisi.dan juga para jurnalis untuk mencari pemimpin Tanah Datar untuk lima tahun kedepan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat Tanah Datar dan mengamalkan filosofi Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah”ujar Harry.*Jum

158 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*