Dikalahkan IKA di PTUN Padang, Gubernur Sumbar Bakal Ajukan Banding

Padang, Editor.- Pasca putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang yang memenangkan gugatan mantan Kepala Kesbang Pol Irvan Khairul Ananda IKA), tergugat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bakal mengajukan banding.  Memori banding itu akan diajukan tim kuasa hukum Irwan Prayitno setelah menerima amar putusan dari PTUN Padang dalam waktu dekat.

Menurut sumber Editor di kantor gubernur Sumbar, keputusan untuk mengajukan banding itu sudah dikoordinasikan tim kuasa  hukum dengan gubernur Irwan Prayitno beberapa hari lalu. “Keputusan itu diambil karena gubernur selaku tergugat selain tak ingin dikalahkan mantan anak buah, juga merasa sudah melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar sumber pejabat eselon III yang enggan ditulis jati dirinya itu, Selasa (13/12).

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Hukum Setdaprov Sumbar Ennivita Djinis, SH yang dihubungi Editor secara terpisah di ruang kerjanya, tak membantah hal itu. “Ya, kami memang akan mengajukan banding, tapi setelah kami menerima amar putusan dari PTUN Padang,” kata Ennivita Djinis yang juga tercatat sebagai salah seorang tim kuasa hukum Irwan Prayitno.

Menurut Ennivita Djinis, pasca putusan PTUN Padang sejak tanggal 1 Desember lalu hingga kini pihaknya belum menerima kiriman amar putusan dari PTUN Padang. Kendati demikian, katanya pihak tim kuasa hukum gubernur Irwan Prayitno telah menyiapkan langkah untuk upaya banding atas putusan tersebut.

Sebagaimana diberitakan Editor, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda (IKA) terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim secara bergantian pada persidangan terakhirnya di PTUN Padang, Kamis (1/12) siang.

Sidang pamungkas yang dipimpin hakim ketua Andi Noviandri bersama hakim anggota M Afif dan Lizamul Umam serta panitera pengganti Darman itu dimulai sekitar pukul 10.00. Hadir pada kesempatan tersebut penggugat Irvan Khairul Ananda didampingi kuasa hukumnya Melly, SH dan Desi Ariati cs selaku kuasa hukum tergugat Gubernur Sumbar.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, menurut Andi Novriandri, majelis hakim PTUN Padang yang menyidangkan perkara tersebut memutuskan, menerima sebagian gugatan penggugat. “Kemudian, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK No. 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang pencopotan jabatan penggugat sebagai Kepala Kesbangpol,” kata Andi.

Selain itu, majelis hakim juga menolak sebagian dalil-dalil yang disampaikan tergugat melalui kuasa hukumnya selama masa persidangan, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga majelis hakim juga memutuskan membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 209 ribu.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini antaralain, karena tim pemeriksa yang dibentuk tergugat tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Dimana, pemeriksaan yang mestinya dilakukan setelah tujuh hari kerja itu, justru dilakukan satu hingga tiga hari kerja. Bahkan, dalam pemeriksaan ke dua oleh tim pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ditandatangani penggugat.

Selain itu, tuduhan tergugat yang menyebutkan penggugat telah melakukan pencemaran nama baik dan melanggar UU IT tentang transaksi elektonik dinilai tidak berdasar hukum yang jelas. Pasalnya, untuk memastikan tuduhan itu, penggugat harus lebih dulu diproses oleh pihak kepolisian atau pejabat lain yang berwenang, sehingga dasar hukumnya jelas.

Bukan cuma itu, penggugat juga dinilai tidak terbukti menyebar fitnah, hingga berakibat pencemaran nama baik oleh tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah mengklarifikasi berita (larangan azan pada Portal Berita Editor) yang diposting penggugat. “Oleh karena itu, tergugat diwajibkan untuk membersihkan nama baik penggugat,” kata Lizamul Umam, hakim anggota.

Di sisi lain, majelis hakim juga berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk mengembalikan posisinya sebagai Kepala Kesbangpol Sumbar tak mungkin dikabulkan karena penggugat saat ini sudah memasuki usia pensiun sejak awal Oktober lalu. “Kepada tergugat, majelis hakim memberikan waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan untuk menerima atau banding,” tutup Andi sembari mengetukkan palu pertanda sidang berakhir, siang itu. ** Martawin

 

838 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*