Diharapkan Jadi Momentum Kebangkitan, Hari Jadi Sumbar Ditetapkan 1 Oktober 1945

Drs. Alwis saat memberi sambutan pada Rapat Paripurna Hari Jadi Prov. Sumbar di DPRD Sumbar.
Drs. Alwis saat memberi sambutan pada Rapat Paripurna Hari Jadi Prov. Sumbar di DPRD Sumbar.

Padang, Editor.- Tanggal 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Sumatera Barat, sebagai motivasi yang tinggi kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk membangun Sumatera Barat yang mandiri dan sejahtera.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mewakili Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) pada acara Rapat Paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke 74 di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Selasa (01/9/2019).

Dalam sambutan Sekretaris Daerah, Alwis menyampaikan, ini adalah pertama kalinya diadakannya Rapat Paripurna DPRD Sumbar dalam rangka hari jadi Sumatera Barat ke-74 yang yelah ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober.

“Banyak yang telah dicapai oleh Sumbar, keberhasilan selama ini tentu patut kita apresiasi, namun kita harus jadikan momentum kebangkitan sebagai evaluasi ke depan,” kata Alwis.

Semua itu perlu inovasi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah terutama pembangunan yang ada di masyarakat Sumbar.

“Dengan memperingati hari jadinya Sumbar, jadikan sebagai evaluasi kinerja di berbagai sektor dan pentingnya sinkronisasi dan kerjasama dengan mitra antara DPRD dengan pemerintah provinsi Sumbar dalam pembangunan, kesejahteraan masyarakat untuk Sumatera Barat yang lebih baik.” ujar Alwis.

“Selamat Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, Semoga Tetap Jaya,” tutupnya.

Rapat paripurna DPRD Sumbar tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra mengatakan. Diditetapkan tanggal 1 Oktober 1945, sebagai hari jadi Sumatera Barat, dilatarbelakangi oleh momentum sejarah. Yaitu dilaksanakannya rapat Komite Nasional Indonesia Daerah – Sumatera Barat (KNID-SB) atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu itu, yang memutuskan “Dibentuknya Residen Sumatera Barat”.

Desrio menjelaskan, pertama kali dibentuk Keresidenan Sumatera Barat oleh pemerintahan dari tangan kolonial Jepang. Pembentukan keresidenan ini dilakukan oleh pejuang-pejuang nasional asal Sumatera Barat seperti M Syafei, M Djamil, Rasuna Said dan lain-lain.

“Penetapan 1 Oktober 1945 tersebut, semakin bermakna, oleh karena bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,” tuturnya.

Rapat Paripuna DPRD Provinsi Sumbar dihadiri oleh Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama Sumbar, Bupati/Walikota se Sumbar, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat Sumbar, Sekda Asisten, Staf Ahli dan para pimpinan OPD Sumbar, pimpinan Perguruan Tinggi, LSM se Sumbar serta Undangan lainnya. ** Zardi/Hms

495 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*