Di Padang Pariaman, Banyak Caleg yang Melanggar Aturan Pemasangan APK

Salah satu kegiatan Bawaslu Padang Pariaman.
Salah satu kegiatan Bawaslu Padang Pariaman.

Padang Pariaman, Editor.- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Anton Ishaq, sangat menyayangkan ketidakpahaman  kebanyakan calon anggota legislatif tentang aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)yang  kadang kala memicu ketegangan saat dilakukannya penertiban APK oleh petugas gabungan.

Selain adu argumen, dalam beberapa kali penertiban yang dilakukan jajaran pengawas bersama tim gabungan, ada calon yang menolak APK miliknya ditertibkan. Calon yang tidak paham dengan aturan tersebut, bersikeras jika APK mereka tidak melanggar.

“Banyak calon yang mempertanyakan alasan APK nya kami tertibkan. Padahal aturan tentang APK tersebut sangat jelas dan sering disosialisasikan,” kata Anton Ishaq saat coffe morning dengan pimpinan parpol se Kabupaten Padang Pariaman, Senin (21/1).

Menurut Anton, sosialisasi ini dilakukan sebelum dilakukannya penertiban APK oleh tim gabungan. Melalui sosialisasi kepada para calon, APK yang melanggar diharapkan dapat ditertibkan sendiri.

“Sebagai upaya pencegahan yang kita lakukan kita sosialosasikan. Paling tidak jika telah memahami aturan tersebut, tidak ada lagi calon yang menolak APK nya ditertibkan,” ulasnya.

Ia menduga sosialisasi tentang aturan pemilu termasuk aturan tentang APK telah sering dilakukan tidak disampaikan parpol kepada calon legislatif yang diusung parpol.

“Bisa jadi perwakilan parpol yang mendapatkan sosialisasi salah memahami aturan, sehingga informasi kepada calon juga salah,” ulas dia.

Dampak lain ketidakpahaman calon akan aturan tentang APK menimbulkan persepsi jika Bawaslu tebang pilih menertibkan APK. Padahal, dalam aturan jelas mengatur APK yang diperbolehkan dan tidak.

“Sosialisasi dilakukan untuk menghilangkan anggapan bahwa Bawaslu Padang Pariaman tebang pillih menertibkan APK,” pungkasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman, Syahrul Dt Lung menilai adanya APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan, bukan hanya disebabkan ketidaktahuan calon terhadap aturan.

“Saya melihat spanduk dan baliho dibuat calon untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Kadang mereka memahami aturan, tapi karena ingin memaksimalkan sosialisasi ketentuan APK yang sifatnya membatasi dilanggar,” kata dia.

DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman menginstruksikan calon DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang diusung untuk patuh kepada aturan pemilu.

“Kami tekankan kepada calon untuk patuh aturan. APK yang melanggar sudah ditertibkan secara mandiri,” pungkasnya. ** Afridon.

218 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*