Dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional, Kawasan Mandeh Belum Masuk RIPN

Wagub Nasrul Abit bersama Tim Percepatan Pembangunan Sumbar saat meninjau Kawasan Mandeh.
Wagub Nasrul Abit bersama Tim Percepatan Pembangunan Sumbar saat meninjau Kawasan Mandeh.

Pessel, Peditor.- Wakil Gubernur Nasrul Abit, Dirjen Menko Maritim, Dirjen Pertanahan BPN, bersama Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat melakukan peninjauan di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.

Wakil Gubernur Nasul Abit disela sela kegiatan ini menyampaikan,  kunjungan kelapangan kali ini untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam konsep,  masterplan pembangunan dan status lahan serta apakah sudah ada investor yang berninat atau nantinya di bantu APBN.

Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti raja empatnya di Papua, ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan dari data yang ada Kawasan Mandeh, sudah mendapat dukungan masyarakat dan masterpan kawasan sudah ada.

Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripda) Sunbar dan Ripda Pesisir Selatan. Dengan luas Kawasan Mandeh 50.000 ha,  meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota Padang.

Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha),  AMDAL proses penyelesaian,  target bulan Maret 2018 ini selesai.  Peraturan zonasi sedang dalam proses penyelesaian.

Kawasan Mandeh belum termasuk Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPN) dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional, karena itu kita mencoba mensingkronkannya dengan program pemerintah pusa,t dalam hal ini,  Menko Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional.

Karena kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh,  dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim di Jakarta, terang Nasrul Abit

Wagub  Nasrul Abit juga menyampaikan,  untuk kebutuhan percepatan KEK Mandeh,  dalam waktu cepat antara lain,  pertama,  fasilitasi Investor (swasta, BUMN dll)  untuk mengelola KEK Mandeh.

Kedua, penataan kawasan Mandeh,  ketiga perlindungan dan pelestarian terumbu karang,  keempat percepatan infrastruktur jalan ke kawasan Mandeh lebih kurang (41,18 km).

Kelima fasilitasi Kawasan Mandeh masuk pada Ripnas Kepariwisataan Nasional (Destinasi Nasional serta pengediaan infrastruktur kelestarian,  air besih dan jalan.

Hari ini kita juga senang Dirjen Menko Maritim dan Ibuk Dirjen Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta semangat Bupati Pessel memberikan gambaran percepatan pembangunan kawasan Mandeh dapat menjadi salah satu yang direkomendasikan pemprov Sumbar saat ini.

Namun ini masih akan kita bahan lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah bersama OPD dilingkungan pemprov.Sumbar dan akan kita sampaikan kepada pak Gubernur untuk merekomendasikan masuk program percepatan pembangunan nasional ke pemerinfah pusat (Menko Maritim), jelas Wagub Nasrul Abit.

Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini,   Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur,  Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin,  SH,  MSi,  Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda,  Kadis Lingkungan Hidup,  Kadis PSDA,  Ka Balitbang,  Kadis PUPR,  Kadis PU Prasjal,  Kadis Kelautan dab perikanan dilingkungan pemprov Sumbar.** Zardi/Hms

 

687 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*