Dalam Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun 2021, Terdapat Defisit Anggaran 28 Milyar

Juru bicara Partai Gerundra Yusuf Abit menyerahkan Pandangan umum fraksinya kepada pimpinan rapat.
Juru bicara Partai Gerundra Yusuf Abit menyerahkan Pandangan umum fraksinya kepada pimpinan rapat.

Padang, Editor.- Kondisi keuangan daerah yangdisampaikan dalam Rancangan Perda  Perubahan  APBD Tahun 2021 ,masih sama dengan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2021 yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah daerah, terdapat defisit anggaran sebesar lebih kurang Rp 28 milyar.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam pidatonya pada rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jum’at (17/9/2021) dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2021.

Sesuai dengn tahapan dan mekanisme pembahasan ,terhadap Nota pengantar yang disampaikan oleh Gubernur tersebut , Fraksi Fraksi akan  memberikan pandangan Umum Fraksinya terkait dengan proyekksi anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dan program perioritas yang diusulkan dalam perubahan APBD Tahun 2021.

Pandangan Umum faksi fraksi tersebut ,tentu akan Memberikan pengayaan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun 2021, baik terhadap optimalisasi pendapatan daerah ,evektivitas efisiensi belanja daerah  serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, tentu masing masing Fraksi  Fraksi telah menyiapkan pendangan umum fraksinya terkait dengan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 20021 ,yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini,” ujar Supardi.

Fraksi   PPP  Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya Bakri Bakar menyatakan, dengan adanya wabah covid 19 pada awal tahun 2020 sampai sekarang  membuat laju pertubuhan  ekonomi Sumatera Barat Cendrung melambat’ Fenomena  seperti ini  terjadi secara global diseluruh wikayah yang ada di Indonesia.,hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi termasuk masyarakat Sumatera Barat.

Untuk mengatasi masaalah Covid-19 ini peran Pememrintah sangat dibutuhkan, salah satunya dengan cara melakukan perubahan anggaran APBD Tahun 2021. Dia berharap anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini benar benar  menjadi prioritas.

Setelah  mencermati dan melakukan analisa ringan  terhadap nota pengantar Ramperda Perubahan APBD Tahun 2021 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, Fraksi PPP Nasdem memberikan beberapa pertanyaan sebagai masukan bagi pemerintah daerah  dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Adapun pertanyaan dari Fraksi PPP Nasdem, berkenaan dengan perubahan APBD Tahun 2021, laju pertubuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 sampai 3,8 persen bila dibandingkan  dengan periode yang sama  pada tahun sebelumnya sebear  3,92 persen  ternyata sedikit terjadi perlambatan, perlambatan itu disebabkan oleh dampak Pandemi Covid 19, sehingga lemahnya daya beli masyarakat yang  berdampak  tidak optimalnya tingkat pencapaian Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga target pencapain pertumbuhan ekomi tidak bisa direalisasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut langkah langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah Sumatera Barat untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mohon penjelasan Gubernur.

Angka kemiskinan di Sumatera Barat Bulan Maret 2021 mencapai 6,63 pesen hal ini mengalami kenaikan dibanding bulan September Tahun  2020 yang berada diangka 6,56 persen ,menyikapi kenaikan angka kemiskinan ini di Provinsi Sumatera Barat ,Fraksi PPP Nasdem meminta solusi kongkrit  dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, langkah seperti apa pula yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Bahwa terjadinya kenaikan pajak daerah  merupakan sudah menjadi keharusan, Fraksi PPP Nasdem juga berharap Kepada Pemerintah Sumatera Barat  makin mengoptimalkan potensi dan dan kulitas penerimaan pajak daerah sebagai penyumbang terbesar kepada PAD Sumatera Barat ,bagaimana kiat strategi  gubernur untuk mewujudkannya.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuanagan dan PKB yang disampaikan oleh Juru bicaranya Donizar menyampaikan, pademi Covid 19 terjadi sejak tahun 2020  seharusnya penyusunan APBD Tahun 2021 sudah berlandaskan situasi dan kondisi akibat dampak pandemi Covid 19,pertanyaan Faksi PDI Perjuangan dan PKB sejauh mana APBD tahun 2021 mengakomodir situuasi kondisi akibat pendemi Covid 19 , perubahan APBD Tahun 2021 kalau sudah mengakomodir situasi kondisi  ril akibat dampak pandemi Covid 19 tentu Perubahan APBD Tahun 2021 tidak akan mengalami kondisi seperti ini adanya defisit murni mohon penjelasan Gubernur

Menurut pengamatan faksi PDI Perjuangan dan PKB bahwa APBD tahun 2021 belum ppro kepada  penanganan Pademi Covid 19 .,mmasih rendahnya penyerapan vaksin,tidak adanya isolasi terpadu koordinasi yang tidak berjalan dengan baik .katanya.

Rrapat pariurna ini dhadiri oleh wakil Wakil Ketua DPRD,Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi,pimpinan OPD dijajaran Pemprov Sumbar dan Undangan lainya.** Herman

 

 

44 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*