Bupati Irfend Arbi Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD 50 Kota

Limapuluh Kota, Editor.- Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi mengatakan, nota penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  pada dasarnya merupakan ringkasan dari materi laporan.

Dalam ranperda sudah dimuat secara utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 320 Ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kata Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi menjawab pertayaan dari Fraksi Partai Golkar  tentang tidak adanya point catatan atas laporan keuangan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, Senin (3/7).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Syafaruddin Dt.Bandaro Rajo didampingi  Wakil Ketua Sastri Andiko Dt.Putiah dan Deni Asra dihadiri anggota DPRD dan unsur OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lebih lanjut Irfendi Arbi mengatakan, terkait  penyerapan anggaran untuk bantuan sosial realisasi masih 84,48% , disebabkan calon penerima bantuan tidak mengajukan permohonan pencairan dana,jelas Bupati menjawab pertayaan dari Fraksi Partai Demokrat.

Terkait realisasi PAD yang berasal dari restribusi daerah hanya 76,25%, diputuskan bahwa restribusi pengengendalian menara telekomunikasi tidak bisa dipungut berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

Menjawab pertayaan Fraksi Partai Gerindra tentang pajak daerah tahun 2015 terealisasi 92,11% dan tahun 2016 terealisasi 90,52%, terjadi kenaikan target pajak daerah dibanding tahun 2015 sebesar Rp 2.390.761.565, apabila dilihat dari nominal realisasi tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.956.270.022 dibanding realisasi tahun 2015, kata Irfendi Arbi.

Berkenaan bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi Rp 6.609.000.000 atau 69%, menyatakan bahwa penyaluran dana bantauan keuangan bersifat khusus dilakukan secara bertahap yang terdiri dari tahap I sebesar 60% dan tahap II 40%.

Untuk Kabupaten Lima puluh Kota tahun anggaran 2016 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 9.299.000.000 yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan  dan fungsi pekerjaan umum.

Pada kesempatan ini Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasi dari seluruh fraksi terkait perolehan Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. ** Yus

 

510 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*