Bupati dan Walikota se Sumbar Rakor di Batusangkar




Rakor Bupati dan walikota se Sumbar,
Rakor Bupati dan walikota se Sumbar,

Batusangkar, Editor.- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno buka rapat koordinasi pemerintahan provinsi dan kabupaten / kota se-Sumbar tahun 2018 dengan tema “Dalam Rangka Pengawasan Izin Usaha Pertambangan, Kita Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Serta Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten /kota Guna Peningkatan Pembangunan di Daerah Perbatan” di Hotel Emesia (13/3), Batusangkar.

Irwan Pryitno sebagai keynote speaker dalam acara tersebut menyampaikan. salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan, adalah melalui pendekatan dalam penyiapan dokumen perencanaan berbasis lingkungan.

Pemerinta pusat, pemprov, dan pemda kabupaten/kota  sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 diwajibkan menyusun dokumen daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rancangan Perlindungan dan Pengelollaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS).

Lebih lanjut Irwan Prayitno menginformasikan, melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar, pada tahun 2017 kab/kota telah menyusun Dokumen DDDTLH terdata sebanyak 10 kab/kota, yaitu :

  1. Kab Agam
  2. Kab Padang Pariaman
  3. Kab Solok
  4. Kab Pasaman
  5. Kab Lima Puluh Kota
  6. Kab Pesisir Selatan
  7. Kab Solok Selatan
  8. Kota Bukittinggi
  9. Kota Padang Panjang
  10. Kota Solok

Pada 2018 ada 6 kab/kota yang sedang menyusun DDDTLH yaitu

  1. Kab Tanah Datar
  2. Kab Sijunjung
  3. Kab Pasaman Barat
  4. Kab Dharmasraya
  5. Kota Pariaman
  6. Kota Padang

Kemudian kab/kota yang sedang menyusun dokumen (RPPLH) 2018 yaitu

  1. Kab Agam
  2. Kab Pasaman
  3. Kan Lima Puluh Kota
  4. Kab Pesisir Selatan
  5. Kab Solok Selatan
  6. Kota Padang Panjang
  7. Kota Solok

Gubernur mengharapkan agar pemerintah Kab/kota bersama-sama berupaya meningkatkan pemahaman bahwa pentinya  sebuah izin pembangunan dalam perencanaan pembangun.

“Izin lingkungan adalah dokumen yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan menjadi persyaratan dari izin operasional lainnya, contohya penerbitan Izin Usahan Pertambangan (IUP), atau Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kaya (IUPHHK)” kata Irwan Prayitno

Selanjutnya Irwan Prayitno mengimformasikan kondisi terkini penegasan kegiatan  batas kab/kota di Prov Sumbar

“Dari total jumlah segmen batas daerah sebanyak 32 segmen batas daerah, yang telah ditetapkan melaui Praturan Menteri Dalam Negeri (Peemwndagri) sebanyak 16 segmen, masih tersib16 segmen lagi,” ujar Irwan prayitno

16 segmen yang belum ditetapkan, 7 segmen telah diusulkan kepada kemendagri untuk ditegaskan melalui permendagri pada Januari 2018 lalu, provinsi akan menfasilitasi sebanyak 5 segmen pada 2018 dan 4 segmen akan difasilitasi pada tahun 2019. Tutup Irwan Prayitno.

Kabiro Pemerintah Sekretariat Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana, dalam laporannya menyampaikan, maksud dan ujuan dari kegitan rakor ini adalah Meningkatkan koordinasi, singkronisasi dan sinegritas penyelenggaraan dan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah provinsi (pemprov) dan Pemeritahan Daerah (pemda) kabupaten kota di se-Sumbar. ** Jasman/Hms

336 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*