Bawaslu Minta Pengurus Partai Tertibkan APK Secara Mandiri

Rakor Penertiban APK di Pariaman.
Rakor Penertiban APK di Pariaman.

Pariaman, Editor.-  Bawaslu Kota Pariaman melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder guna persiapan dan penyamaan persepsi dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, pihaknya menggelar rakor terkait penertiban APK bersama stakeholder yang ada di daerah itu.

Dengan akan berakhirnya masa kampanye di Kota Pariaman pada (6/12) ini, KPU,  Bawaslu bersama-sama akan menertibkan APK yang ada di Kota Pariaman, bila mana masih ada APK yang bersileweran di daerah ini,” kata Riswan, Jumat (4/12) di Pariaman.

Riswan menjelaskan, adanya alat peraga kampanye yang terpasang pada masa tenang kampanye, pihaknya bersama unsur terkait akan menertibkan APK itu.

Artinya, Kota Pariaman sudah masuk pada tahap masa tenang atau berakhirnya masa kampanye. Dengan berakhirnya masa kampanye pada 5 Desember ini, segala aktivitas kampanye tidak ada lagi.

“Sebelum 5 Desember ini, kami meinginkan dari partai partai untuk dapat menertibkan APK secara mandiri,” kata dia.

Jadi pada Minggu 6 Desember 2020, kata Riswan, KPU dan Bawaslu bersama stakeholder akan menurunkan tim dalam penertiban APK yang masih terpasang di daerah itu.

“Penertiban APK ini tidak mungkin kita berjalan sendiri sehingga kita memerlukan sinergisitas ke instansi lain terutama dalam hal ini adalah Satpol PP untuk melakukan upaya penertiban APK. Kepolisian, TNI dan Linmas. Terutama untuk baliho dan sebagainya yang dipasang  area Kota Pariaman dari pasangan calon itu berkontestasi,” ujarnya.

Ia berharap, nanti ada komitmen atau sinergisitas untuk melakukan penertiban. Nanti mekanismenya seperti apa, nanti dari Satpol PP, TNI, Polri ada antisipasi kesana dan termasuk menyiapkan sumberdayanya.

Kasatpol PP dan Damkar Kota Pariaman, Elvis Chandra menanggapi pihaknya siap mendukung, sepanjang diminta oleh Bawaslu, karena Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri.

“Kami tanpa dimintapun sudah jalan, tetapi untuk penertiban APK ya atas permintaan Bawaslu, kami akan siap kapanpun diminta untuk melakukan penertiban APK,” kata Elvis.

Selain itu, ia berharap pihak KPU sebagai panitia perhelatan Pilkada serentak harus dapat memberikan rekomendasi atau bersurat ke Satpol PP dan Damkar dalam pelaksanakan ini. Pasalnya, sesuai dengan regulasi protokol kesehatan Covid-19, terkait menghadirkan dan mengundang orang banyak.

“Kita tidak ingin adanya kluster baru setelah perhelatan pilkada digelar,” tutupnya. ** Afridon

134 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*