Arkadius, Untuk Bisa Jadi Tuan Rumah PON Perlu Kebijakan Politis Gubernur Sumbar

Arkadius.
Arkadius.

Padang, Editor.- Berhasil atau tidaknya meraih kesempatan untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2018 tergantung dari kebijakan politis gubernur Sumbar dan peran serta aktif KONI Sumbar serta lembaga terkait lainnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ir. Arkadius Dt. Intan Bano saat dihubungi lewat telepon selulernya beberapa hari lalu, sehubungan dengan santernya pemberitaan di mass media dan media sosial tentang keikutsertaan Pemprov Sumbar dalam persaingan merebut kesempatan jadi tuan rumah PON 2024 dan pengunduran diri Hendra Dupa sebagai Sekretaris Umum KONI Sumbar.

Menurut Arkadius, untuk bisa meraih kesempatan tersebut tidak cukup hanya diusahakan oleh KONI Sumbar dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar saja. Dalam hal ini dibutuhkan keseriusan dan kebijakan politis Gubernur Sumbar karena menyangkut banyak hal, terutama masalah dana operasional pengurusannya.

“Dari berita yang saya baca, pendaftaran Prov. Sumbar sebagai calon tuan rumah PON 2024 gagal karena tidak tersedianya Rp 1 Milyar sebagai salah satu sarat pendaftaran, selain datang terlambat dari batas yang ditentukan KONI Pusat,” kata Arkadius.

Menanggapi masalah penggantian Sekretaris Umum (Sekum) KONI Sumbar, Hendra Dupa yang mengundurkan diri, Arkadius mengatakan, masalah ini harus dilakukan secepatnya sesuai dengan meknisme dan aturan yang berlaku. Masalahnya keberadaan Sekum sangat vital dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang menjadi  wadah dari seluruh cabang olahraga.

“Karena keberadaan Sekum dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Olaharaga Provinsi (Musorprov), penggantiannya harus melalui forum yang sama,” jelas Arkadius.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Rahmat Wartira, Ketua Harian Pengda IPSI Sumbar yang ditemui pada kesempatan terpisah dan sebelumnya dia juga telah mengatakan kalau penggantian Sekum KONI Sumbar harus melalui Musorprov Luar Biasa.

“Pengurus KONI Sumbar tidak perlu merasa merasa sensitif terhadap Musorprov Luar Biasa ini karena hal itu perlu dan biasa dalam sebuah organisasi. Khusus untuk masalah ini KONI Sumbar bisa melaksanakan Musorprov Lauar Biasa dengan agenda tunggal, yaitu mengganti dan menunjuk Sekretaris Umum,” kata Rahmat Wartira dan dibenarkan oleh salah seorang ketua Ketua Pengda cabang olahraga lainnya namun enggan ditulis namanya yang sangat prihatin terhadap kisruhyang melanda KONI Sumbar saat ini. ** Rhian

642 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*