APBD-P 2019 Padang Panjang Turun Rp 19,4 M

Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS – APBD 2020 Kota Padang Panjang. oleh Walikota F
Penandatanganan kesepakatan KUA PPAS – APBD 2020 Kota Padang Panjang. oleh Walikota F

Padang Panjang, Editor – Rancangan APBD-P 2019 Kota Padangpanjang disetujui jadi Perda dalam rapat pleno DPRD, Sabtu (10/8) lalu. Itulah produk Perda terakhir dari DPRD Kota Padangpanjang periode 2014-2019, yang masa tugasnya berakhir pasca pelantikan 20 orang anggota DPRD yang baru, Selasa (13/8).

Produk Perda (Peraturan Daerah) tentang APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan) 2019 itu, seperti terungkap dari pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD setempat, Sabtu (10/8) lalu, memperlihatkan kondisi keuangan yang cukup perihatin. Karena, pendapatan turun sebesar Rp 19,4 milyar.

Sebab terjadinya penurunan pendapatan cukup besar itu, Walikota Padangpanjang, Fadly Amran menyampaikan sebelumnya, karena dana insentif daerah (DID) dipotong oleh pusat sekitar Rp 17,3 milyar. Penyebabnya, lantaran capaian kegiatan pembangunan dengan dana DID itu hingga Triwulan-II/2019 di bawah 70 %.

Berikut, turunnya target pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 7 milyar dari target awal Rp 94 milyar. Akibatnya, meski di bagian lain ada sumber pendapatan APBD-P 2019 yang naik, tapi pemotongan dana DID dan turunnya target PAD tadi berakibat turunnya pedapatan APBD-P 2019 sebesar Rp 19,4 milyar.  

Karena itu, penerimaan R-APBD-P 2019 jadi Perda (Peraturan Daerah) oleh ke-5 fraksi di DPRD, Sabtu (11/8) disertai beberapa catatan. Di antara catatan itu, Pemko Padang Panjang dengan unit-unit kerjanya diminta ke depan bekerja maksimal, agar tidak terulang lagi pemotongan dana oleh pusat.

Catatan lain, operasional pasar pusat yang belum optimal sehingga jadi penyebab utama turunnya pemasukan PAD, ke depan agar dioptimalkan. Sejalan itu, Pemko juga diminta segera menuntaskan pembangunan fasilitas penunjang pasar pusat, seperti area parkir, lampu area parkir, dan finishing tangga ke Lantai-3 Blok-A.

Masih terkait upaya peningkatan PAD sebagai sumber kedua pendapatan APBD Kota Padang Panjang, setelah subsidi dari Pemerintah RI itu, Pemko juga diminta memaksimalkan penarikan sumber-sumber PAD lainnya. Berikut, berinovasi mencari sumber-sumber PAD baru sesuai potensi dimiliki kota ini.

Bagian lain yang ikut mereka ingatkan kepada Walikota adalah pembangunan Islamic Centre agar dilanjutkan sampai tuntas. Sebab, program pembangunan Islamic Centre — yang muncul sejak 1980-an, dan mulai direalisir di era Walikota Hendri Arnis itu — akan jadi icon Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Pendapat akhir kelima fraksi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Padang Panjang itu disampaikan oleh Asyura Detako dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Puji Hastuti (F-Bintang Demokrat), Imbral (P3 Nasdem), Nasrul Nukman (F-Grindra PKS) dan Desva Remindo (F-Golkar).

Besar pendapatan RAPBD-P 2019 Kota Padang Panjang yang sudah disetujui oleh DPRD jadi Perda itu adalah sebesar Rp 600,4 milyar, turun Rp 19,4 milyar dari target awal Rp 619,8 milyar. Belanja turun dari Rp 682,3 milyar jadi Rp 669,3 milyar, turun sekitar 13 milyar. 

Atas sudah disetujuinya RAPBD-P 2019 itu jadi Perda, Walikota Fadly Amran di antara sambutannya di penghujung rapat pleno DPRD di gedung wakil rakyat kota itu, menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD. Beberapa catatan dari ke-5 fraksi DPRD, akan jadi perhatian dan ditindaklanjuti, sebut Fadly.            

Hadir pada rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri didampingi dua wakil ketua, Erizal dan Yulius Kaisar itu antaralain Wawako  Asrul, anggota Forkopimda, Sekda Sony Budaya Putra, kepala OPD, camat, lurah, kepala sekolah SMP/SD, kalangan pengurus Parpol, dan pemuka masyarakat.

Rapat pleno DPRD yang digelar Sabtu sore, atau sehari sebelum hari Raya Idul Adha itu, sempat ditunda sekitar satu jam. Sebab, dari 20 anggota DPRD Kota Padang Panjang baru hadir 12 orang, kurang dari 2/3 (66,7 %). Terus sekitar satu jam kemudian rapat pun  dimulai, karena anggota DPRD yang hadir 14 orang (70 %).

Yang juga menarik, di akhir rapat muncul suasana haru. Sebab, sebagian anggota DPRD yang tidak lagi duduk di periode 2019-2024, minta waktu kepada Ketua DPRD untuk menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan dari publik mewakili mereka, dan minta maaf mungkin tidak semua aspirasi bisa tersalurkan.

Mereka juga minta maaf kepada Walikota, Wakil Walikota, kepala OPD dan staf, jika  dalam hubungan formal dan informal terjadi hal-hal yang kurang patut. Tanggapan Walikota Fadly, kita memaafkannya. Dan ketika hal itu ditanyakan Walikota kepada para pejabat yang hadir, mereka jawab; lai (ya, Red-).** Yetti Harni

410 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*