Antisipasi Penyebaran Vovid-19, DPRD SUMBAR Tetapkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menandatangani Perda Adaptasi Kkebiasaan Baru
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menandatangani Perda Adaptasi Kkebiasaan Baru

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat Paripurna menetapkan Perda Adaptasi kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Jumat (11/9).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, dihadiri Wakil Wakil Ketua DPRD Sumbar H.Irsyad Safar, Suwirpen Suib, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ,Asisten I Setda Prov beserta pimpinan OPD dijajaran Pemprov Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam pidatonya mengatakan, kasus terkonfirmasi positif meningkat sangat tajam sejak pelonggaran PSBB dan dimulainya tatanan normal baru produktif dan aman covit 19. Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat laju peningkatanya jauh diatas angka psikologis, dari jumlah terbanyak pada fase pertama dan tidak satupun daerah di Provinsi Sumatera Barat masuk dalam zona hijau.

Sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang tatanan baru produktif dan aman Covid-19, tatanan baru adalah kondisi dimana kehidupan kembali berjalan normal, akan tetapi ada adaptasi atau penyesuaian terhadap pola hidup dalam masa pendemic Covid-19. Yaitu memakai masker apabila kelua rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak fisik. Tujuanya agar kehidupan dapat berjalan seperti semula dan penyebaran Covid-19 dapat diatasi dengan kebiasaan baru tersebut.

Menyikapi perkembangan yang terjadi  dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tetang peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tersebut mengamanatkan kepada masing masing daerah untuk menindaklanjuti dalam bentuk regulasi didaerah masing masing.

Adapun tujuan dibentuknya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru ini dalam pencegahan dan pengendalian Covit 19 adalah, untuk melindungi masyarakat dari covit 19 atau faktor resiko keksehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan ksehatan masyarakat.

Ketentuan Pidana dalam Perda ini diatur pada pasal 106 (1) setiap orang yang melanggar kewajiban mengunakan masker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf D angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp 250.000. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenaka apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelangaran dilakukan lebih dari satu kali

Sementara itu Gubernur Sumbar, Irwan Prayino mengatakan, Perda ini akan memberikan nilai nilai positif dan yang paling teristimewa adanya sanksi, sanksi diberikan secara bertahap sifatnya hanya untuk efek jera.

“Untuk suksesnya Perda ini kita akan koordinasikan dengan Kabupaten/Kota. Bupati Walikota sudah diberitahu, termasuk TNI Polri dan instansi terkait lainya. Disamping itu diharapkan peran serta masyarakat tanpa kecuali baik perorangan maupun  kelompok untuk mensuskseskan, tidak mungkin pemerintah saja yang  menjalani ini dengan baik, tanpa dukungan dari masyarakat,” ujar Irwan Prayitno** Herman

221 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*