Amran, SE, MM Harapkan Anggaran KI dan KPID Tetap Dialokasikan di APBD




Padang, Editor.- Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Hub Kominfo) Sumbar Amran, SE, MM minta Komisi IV DPRD Sumbar memperjuangkan alokasi anggaran untuk Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam APBD Sumbar tahun 2017 mendatang. Pasalnya SK ke dua lembaga tersebut hingga kini belum dicabut, sementara alokasi anggarannya nol.

Demikian antaralain diungkapkan Kadishub Kominfo Sumbar Amran, SE, MM dalam pertemuan dengan anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang dipimpin ketuanya Marlis,  SE, MM

di  gedung DPRD Sumbar,Selasa (15/11). Menurut Amran, KPID dan KI Sumbar alokasi anggaran ke dua lembaga tersebut tidak tercantum alam APBD Sumbar 2017.

Penyebabnya, lanjut Amran tak lain karena UU 23/16 yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak mengadopsi undang-undang lainnya yang menyebutkan ke dua lembaga tersebut dibiayai oleh pemerintah daerah. Sekiranya keberadaan KPID dan KI masih diakui, anggaran tersebut bisa digunakan. Tapi, jika tidak, kita tinggal menghapusnya saja,” ujar Amran.

Dikatakannya, pemprov Sumbar sudah melayangkan surat ke Kemendagri terkait persoalan ini, beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum ada kejelasan dan tanggapan terhadap persoalan ini dari pemerintah pusat.

Selain membeberkan program kegiatan Bidang Perhubungan, Amran juga menjelaskan adanya bantuan subsidi pemerintah pusat kepada Pemkab Mentawai guna mengoperasikan kapal Mentawai Ekspres senilai Rp 1,5 miliar. Subsidi ini diberikan karena kapal yang memiliki 200 tempat duduk itu hanya terisi 65 kursi sekalai jalan (rit) pulang-pergi. Idealnya, dari 200 kursi itu harus terisi 120 kursi.

Tak hanya itu, Amran juga menguraikan program Bidang Kominfo yang berganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Sandi Telkom. Dinas baru ini terdiri 3 tiga bidang, masingmasing Bidang Pengolahan Informasi dan Politik Publik, Bidang Pengolahan Insfrastruktur dan Penyelenggaraan e-Governement dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika.

Menanggapi persoalan KI dan KPID yang pada tahun anggaran 2017 tak mendapatkan kucuran dana dari APBD Sumbar, Ketua Komisi IV Marlis mengaku ikut prihatin. Alasannya lembaga ini dilahirkan dari gedung dewan. Namun demikian, dia tetap akan memperjuangkan dengan membicarakan bersama tim anggaran pemprov Sumbar agar dapat mengalokasikan anggaran untuk KI dan KPID.

Pertemuan anggota Komisi IV DPRD Sumbar ini juga diikuti beberapa SKPD lain di lingkungan Pemprov Sumbar. SKPD ini antaralain Dinas Prasjal Tarkim, Energi dan Sumber Daya Mineral Prasarana Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, BPBD dan Biro Administrasi dan Kerjasama Rantau. **Martawin

382 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*