Ali Asmar Buka Raker Pemprov Dengan Wali Nagari se Sumbar

Padang, Editor.- Sekda Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar membuka Rapat Kerja Angkatan Ke 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat Tahun 2016 di Aula Arama Haji Tabing (27/07). Raker ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, Kabag Pemerintahan Nagari/Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Marliosni, SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Wali Nagari/ Kepala Desa se Sumatera Barat.

13882637_1725493564370100_3464475321919446357_n

Marliosni melaporkan, tujuan raker ini adalah agar terjadi sharing informasi untuk penguatan pemerintah desa/nagari, agar terciptanya solusi dalam memecahkan permasalahan di pemerintahan desa/ nagari, serta memberikan informasi terkait kebijakan terbaru untuk kepala desa atau wali nagari di Sumatera Barat.

Raker angkatan ke 2 yang dilaksanakan dari tanggal 27-28 Juli ini diikuti oleh  458 peserta yang berasal dari Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Mentawai dan Kota Pariaman.

Sekda Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan, salah satu amanat yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa adalah adanya sumber keuangan nagari/desa yang berasal dari APBN. Sehingga untuk kedepan kompetensi yang harus dimiliki aparat nagari/desa adalah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan desa/nagari sehingga yidak terjadi kesalahan.

“Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi kesalahan pemanfaatan keuangan di nagari/desa adalah melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan yang akan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat,” ucap Ali Asmar.

Sekda Provinsi Sumatera Barat menyampaikan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada pemerintahan nagari/ desa, pengelolaan harus dilaksanakan berdasarka prinsip tata kelola yang baik yaitu transparani adalah transparansi, akuntabilitasdan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa/nagari ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, untuk itu dalam memberikan pelayanan lakukanlah dengan baik. Karena keberhasilan pelayanan publik yang menilai adalah masyarakat.

Sekda Provinsi Sumatera Barat berpesan, dalam pembangunan di nagari/desa lakukanlah pembangunan dengan melihat prioritas kebutuhan masyarakat, dimana pembangunan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yang perlu diperhatikan adalah keuangan nagari/desa sangat terkait dalam pelaksanan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksnaan pembangunan”, ucap Ali Asmar.

Terakhir Sekda berpesan kepada para peserta sebelum membuka raker secara resmi ialah mengenai prinsip yang perlu diperhatikan, adalah pengelolaan keuangan mesti transparan dan bersih dari KKN, perlu dilakukannya peningkatan kualitas SDM aparat nagari/desa serta pembinaan masyarakat, membangun ekonomi produktif, dan membangun hubungan yang serasi dengan Badan Musyawarah Nagari  Kerapatan Adat Nagari, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat. ** Zardi/Hms

892 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*