Pemprov Sumbar Diminta  Segera Laksanakan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru

juru bicara Fraksi Partai Demokrat Ismet Amzis menyerahkan pandangan umum Fraksinya kepada pimpinan rapat
juru bicara Fraksi Partai Demokrat Ismet Amzis menyerahkan pandangan umum Fraksinya kepada pimpinan rapat

Padang, Editor.- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat,untuk segera melaksanakan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian covid 19.Proses fasiitasi di Kemedagri perlu disegerakan, agar perda tersebut dapat segera dilaksanakan ,untuk penegakan disiplin masyarakat mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemic covid 19.

Hal ini disampaikan juru bicara Frakri Partai Demokrat DPRD Sumbar Ismet H Ismet Amzis SH, dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (17/9/2020), dengan acara penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020.

Pada kesempatan ini Ismet Amzis yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar juga menghimbau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat untuk mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemic Covid 19.

“Mari sama sama kita perangi pandemic covid 19 ini. Tanpa kedisiplinan dan kepatuhan kita melaksanakan protokol kesehatan, maka kondisi akan dapat menjadi lebih darurat lagi,” kata Ismet Amzis.

Dalam KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2020 telah disepakati beberapa kebijakan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2020,baik untuk pendapatan,belanja maupun pembiayaan daerah.Untuk pendapatan daerah,akan ada peningkatan dari PAD, sedangkan untuk belanja daerah akan ada penambahan kegiatan terutama untuk recovery ekonomi yang terdampak pandemic Covid 19.

Dengan tidak adanya tambahan target pendapatan daerah ,maka salah satu cara untuk menutup kebutuhan anggaran dari penambahan kegiatan untuk recovery ekonomi adalah melalui rasionalisasi kegiatan OPD.

Menurut Ismet, belanja OPD sudah sangat memprihatinkan pasca 4 (empat) kali revokusing. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Demokrat menyarankan kebutuhan anggaran untuk recovery ekonomi diambilkan dari tambahan penyertaan modal pada BUMD yang belum menjadi kebutuhan mendesak dalam masa pendemic Covid 19 ini.

Sesuai dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 yaitu pelaksanaan Program recovery oleh OPD OPD terkait, terutama untuk sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Fraksi Partai Demokrat belum melihat dimana dan OPD mana yang melaksanakan program tersebut. Demikian juga dengan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur melaluinpola padat karya,Mohon penjelasan ujar Ismet

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicaranya Nurkhalis Dt Bijo Dirajo S.Pt  menyampaikan, alokasi angaran berkaitan dengan urusan pangan mengalami penurunan sangat tajam. Dari Rp19,9 Milyar lebih menjadi hanya sebesar Rp 8,1 Milyar. Begitu juga halnya dengan ususan Pertanian yang hanya dialokaksikan tak cukup separoh dari semula rencananya Rp 133,4 Milyar menjadi Rp 50,480 Milyar.

Bagi Fraksi Partai Gerindra,ini adalah ironi yang sangat menyedihkan,mengapa sektor primadona ini sekan akan tidak dapat perhatian serius. Pada hal sektor ini bisa diharapkan menjadi penopang utama bangkitnya ekonomi masyarakat pandemic covid 19 yang terbukti mampu sebagai penyangga krisis. Masyarakat yang terlibat dalam urusan pertanian inilah yang sesungguhnya lebih memiliki hak memperoleh alokasi anggaran lebih dari APBD.

Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Irsyad Safar dalam pidatonya mengatakan, dalam KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 yang disepakati bersama DPRD dan Pemerintah daerah,ditekankan akan ada penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2020.

Akan tetapi dari buku yang disampaikan .target pendapatan daerah masih tetap sama dengan target yang disepakati dalam KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020. Oleh sebeb itu dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020, DPRD bersama Pemerintah daereah perlu menggali lebih dalam semua potensi pendapatan  daerah, sehinga target pendapatan dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja terutama untuk penanganan dampak ekonomi dan tambahan anggaran penanganan Covod 19.

Acara Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar H Irsyad Safar, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib,Sekda Pprov Drs Alwis, Pimpinan OPD dijajaran Pemprov Sumbar.**Herman

 

 

 

 

139 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*