150 Orang Guru SMA/SMK Mengadu ke DPRD Sumbar

Para Guru Guru SMA dan SMK saat Hering dengan Komisi V DPRD Sumbar
Para Guru Guru SMA dan SMK saat Hering dengan Komisi V DPRD Sumbar

Padang, Editor.- Lebih kurang 150 orang Guru Guru SMA /SMK se Sumtera Barat Selasa 23/1/2018 datangi DPRD Sumbar untuk mendaukan nasib mereka. Kedatangan mereka diterima oleh  Komisi V DPRD Sumbar yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat S,Sos.

Koordinator Guru SMA/SMK se Sumbar Yunalwis mengatakan, adapun tuntutan Guru Guru SMA/SMK se Sumatera Barat ini ke DPRD Sumbar adalah, mereka keberatan dengan jam tatap muka maksimal 36 jam/minggu. Untuk itu mereka mohon dipertimbangkan untuk dikembalikan ke 24 jam tatap muka/minggu.

Akibat dari optimalisasi 36 Jam tatap muka akan membawa dampak bagi guru homor, karena baru bisa dibayarkan insentifnya apabila guru PNS sudah terpenuhi 36 jam tatapmuka. Sementara untuk guru honor minimal mengajar 8 jam baru bisa dibayarkan insentifnya, bila kurang dari 8 jam tidak dibayarkan.

Menurut Yulnalwis, akibat dari aturan ini terjadi ketimpangan dan ketidak adilan karena guru yang mengajar 24 jam  dengan guru yang kena optimalisasi 36 jam sama nilai tunjanganya  atau mendapat tunjangan yang sama.

Pada kesempatan ini Yunalwis juga mengatakan, Guru honor yang mengajar 6 jam disingkirkan atau dikeluarkan,sedangan yang mengajar 8 jam mendapat insentif Rp 840.000 perbulan ditambah honor Rp 35.000/jam .

Selain dari itu kedatangan Guru SMA /SMK se Sumatera Barat ini ke DPRD Sumbar juga minta Guru Guru Sertifikasi diberikan tunjangan daerah (Tunjada) karena selama ini di kabupaten/Kota mereka menerima tunjada, ujar Yulnalwis.

Sementara itu ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat usai hearing dengan Guru Guuru SMA/SMK se Sumbar mengatakan, apa yang disampaikan oleh para Guru SMA/SMK se Sumatera Barat menjadi catatan strategis bagi DPRD Sumbar untuk bisa merumuskan kebijakan yang tepat termasuk program kegiatan dan penganggaran nantinya  dengan dinas terkait.

Termsuk juga peningkatan honor GTT, karena  guru honor tersebut secara peraturan perundang undangan, Gubernur tidak boleh mengangkatnya, sehingga honor mereka dibayarkan melalui Biaya Operasinal Sekolah yang besarannya sekarang baru Rp 35.000/jam. Inilah yang harus diperjuangkan DPRD dan  honor GTT yang harus dinaikan, ujar Hidayat.

Acara hearing Komisi V DPRD Sumbar dengan Guru Guru SMA/SMK se Sumbar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius DT Intan Bano,   Kepala Dinas  Pendidikan Sumbar, Kepala Inpektokrat Provinsi, Kepala  BKD Provinsi dan Ketua Kimisi I DPRD Sumbar Akhiar SPd Dt Bagindo Mole dan beberara orang anggota Komisi V DPRD Sumbar . ** Herman

1900 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*