Perhutanan Sosial Dapat Entaskan Kemiskinan Masyarakat Sumbar

Wagub Nasrul Abit saat memberi sambutan.
Wagub Nasrul Abit saat memberi sambutan.

Padang, Editor.-  Wakil Gubernur Nasrul Abit membuka acara Rapat Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial menyangkut kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan program kehutanan sosial di Auditorium gubernuran, Rabu pagi (9/10/2019).

Wagub Sumbar mengatakan dengan adanya perhutanan sosial, bisa mengentaskan kemiskinan terutama masyarakat yang  berada di daerah pinggiran hutan.

Perhutanan Sosial menjadi sebuah terobosan penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Kawasan hutan.

“Dengan adanya perhutanan sosial, mereka bisa membuat dan mengelola hutan dengan perizinan. Izin nantinya dibantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar,” kata Nasrul Abit.

Salah satu terobosan terkait Perhutanan Sosial yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial.

“Banyak masyarakat kita sangat ketergantungan terhadap hutan. Di Sumbar cukup tinggi dimana sebagian besar Nagari dan Desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan, jadi sangat membantu perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Wagub Sumbar menyambut baik program perhutanan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Untuk itu, perlu didorong komitmen para pihak melalui Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial.

“Agar kedepan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik demi keadilan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan bisa terjamin,” sebutnya.

Wagub Nasrul Abit berharap, berharap perhutanan sosial dapat mendorong pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan dengan pemberian akses legal.

“Ketersedian lapangan kerja dan persoalan ekonomi sosial dapat dipecahkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup,” terangnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan, mengelola hutan secara legal harus memerhatikan model bisnis yang cocok.

“Kalau di hutan lindung dan konservasi, hanya bisa  memanfaatkan jasa lingkungan non kayu. Sementara, kalau hutan produksi semua boleh dikelola dan diambil manfaatnya,” jelas Bambang.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan target areal pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hektar dengan skema hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Sampai saat ini sudah mencapai sekitar 3,41 juta hektar, dengan jumlah SK 6.503 unit bagi 755 ribu kepala keluarga.

“Perlu kerja sama dari semua pihak. Dengan hutan sosial, program pemerintah lain bisa masuk, contoh bibit unggul dan pemberian pupuk bersubsidi, termasuk alat ekonomi produktif membangun industri yang berbasis desa,” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Sekretaris Direktur Jenderal Lingkungan KLHK, kepala dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi dan para kepala dinas kehutanan se Sumbar serta para peserta undangan lainnya yang berjumlah sekitar lebih dari 150 orang. ** Zardi/Hms

177 Total Dibaca 8 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Advertisements
Advertisements
Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*