Menyoal Kerusakan Infrastruktur dan Hoaks Pejabat Publik di Kab. Solok

Risko Mardianto.
Risko Mardianto.

Sejak beberapa waktu Belakangan santer dibicarakan masyarakat masalah pembangunan gedung baru Kantor Bupati Kabupaten Solok yang bersebelahan dengan Gedung Pelangi di Arosuka , dimana bagunan lama diruntuhkan dan akan dibangun kembali dengan anggaran Rp. 44 Milyar. Selain itu, ada gedung lain yang ikut diratakan dengan tanah yaitu gedung Kantor Kesbangpol dan Kantor PKK Kabupaten Solok.

Sementara itu, gedung Kantor DPRD Kabupaten Solok yang dibangun dimasa pemerintahan Drs. Syamsu Rahim dengan APBD Kota Solok hasil tukar guling asset milik Kab. Solok yang berada di kota beras itu juga belum difungsikan, bahkan bangunan gedung itu kini telah mengalami kerusakan akibat tidak ada perawatan.

Kemudian, pembangunan Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) Arosuka yang telah dimulai sejak pemerintah Gusmal – Desra Ediwan periode 2005-2010 yang sempat terhenti di era Bupati Drs. Syamsu Rahim kembali dilakukan dimasa pemerintahan Bupati Gusmal dengan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin. Meski sudah hampir 15 tahun sejak dimulainya pembangunan tetap saja hingga kini taman itu tampak tidak terurus, bahkan terkesan hanya untuk menghambur-hamburkan keuangan daerah Kabupaten Solok. 

Disisi lain, jika kita melihat pada nagari yang ada di 14 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Solok, tampak perbedaan signifikan. Sebut saja di Nagari Aripan, kerusakan infrastruktur jalan disana terbilang sudah sangat parah, jembatan di Sawah Sudut Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh juga mengancam nyawa para pengendara dan pengguna jalan akibat kerusakan disepanjang jembatan itu sudah sangat memerlukan perhatian serius. 

Di kawasan Timur Kabupaten Solok yang lain seperti di sepanjang jalan dari Tanah Sirah Nagari Koto Anau menuju Kayu Kalek Kecamatan Lembang Jaya juga jauh tertinggal, bahkan boleh dikatakan tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Disana, ada banyak manusia yang hidup dengan bercocok tanam tapi jalan disitu rusak, banyak lubang dan turunan curam berhadapan dengan jurang tanpa pembatas dan rambu-rambu. 

Jalan dari Supayang menuju Nagari Aia Luo juga rusak, selain berkerikil tajam, tumbuhan parasit dan ilalang tumbuh subur dikanan dan kiri jalan dengan ketinggian setinggi orang dewasa, tentu jika ilalang itu mengenai mata pengendara roda dua bisa saja membuat pengendara itu terluka dan masuk rumah sakit. Khusus dibagian selatan Kabupaten Solok jalan dari Talang Babungo menuju Sariak Alahan Tigo juga rusak, diduga akibat adanya proyek PLTMH disana.

Soal kerusakan infrastruktur jalan yang merupakan sarana umum itu tentu bukan lagi menjadi rahasia umum, sebab ada statemen dan pernyataan pejabat publik di Kabupaten Solok menyatakan bahwa pada tahun 2019 ini jalan yang disebut diatas akan diperbaiki, meskipun tidak masuk akal lantaran tahun 2019 ini hanya tersisa beberapa bulan lagi. 

Tanpa disadari, informasi yang menyebutkan bahwa sudah atau akan di perbaikinya sarana umum di nagari itu tahun ini dirasa masih jauh panggang daripada api. Olehakarena itu, pernyataan semacam itu jelas hoaks (informasi bohong). 

Ada Sanksi Hukum Pada Pejabat Publik yang Menyebarkan Informasi yang salah kepada masyarakat. Yakni UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari lembaga pemerintah dan/atau pejabat publik. Hal ini menjadi spirit partisipasi publik untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, khususnya di tingkat nagari. 

Penulis berharap, pejabat publik tidak hanya mengklaim informasi yang disebarluaskan oleh media online, surat kabar cetak dan media elektronik sebagai kabar bohong (hoaks) apabila pejabat publik itu sendiri melakukan penyebaran informasi yang salah pada masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa Pers bekerja sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, olehsebab itu informasi yang disebar media massa diyakini telah melalui berbagai proses hingga muncul dimeja pembaca. Jika setiap berita media massa diklaim sebagai berita bohong lantas apakah masyarakat akan mempercayai statemen pejabat publik yang menyebarkan informasi salah itu? 

Perlu diketahui bahwa apabila Mengacu UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), informasi dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kualifikasi informasi publik. Ada ketentuan khusus yang mengikat lembaga-lembaga tersebut agar tidak salah menyebarkan informasi.

Pasal 55 UU KIP bahkan memuat sanksi pidana serta denda uang untuk tindakan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Dorong Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Pemkab Solok 

Banyaknya kerusakan infrastruktur yang berbanding terbalik dengan pernyataan atau statemen pejabat publik di kabupaten solok sudah sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke Solok. Sebab  semangat UU KIP itu sendiri adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Partisipasi Masyarakat. Audit APBD Kabupaten Solok secara keseluruhan agar tidak statemen pejabat publik tak lagi merugikan masyarakat di kabupaten solok. 

Selain untuk melakukan upaya pencegahan Tipikor, aksi tegas KPK terhadap Pemkab Solok juga akan memicu semangat publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan kedepan. Terlebih, saat ini sudah ada beberapa pejabat pemerintah ditingkat nagari yang ada di kabupaten solok terjerat kasus penyelewengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa/nagari di Indonesia.  ** Risko Mardianto 

356 Total Dibaca 7 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*