Jelang Akhir Tahun 2019, Pemprov Sumbar Harus Optimalkan Pendapatan

Guspardi Gaus Wakil Ketua DPRD Sumbar
Guspardi Gaus Wakil Ketua DPRD Sumbar

Padang, Editor.- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi Gaus mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat  memaksimalkan pendapatan daerah di anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD)tahun 2019.

Walaupun dalam komposisi APBD P 2019 yang sudah disahkan belum lama ini, terjadi penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp 123 Milyar, untuk itu Guspardi Gaus meminta Pemprov Sumbar tetap berupaya lebih keras menaikkan penerimaan daerah jelang akhir tahun.

Pendapatan daerah pada APBD P 2019 diproyeksikan Rp 6,605 triliun, berkurang sebesar Rp 123 milyar dari proyeksi yang ditetapkan di APBD awal 2019 yaitu Rp 6,728 triliun.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini menyampaikan hal ini saat pembahasan APBD P. Pemerintah daerah memang menyampaikan, karena sejumlah faktor, diantaranya disebabkan penurunan pajak daerah sebesar Rp 25 milyar, penurunan retribusi daerah Rp 4,7 milyar dan pengelolaan kekayaan daerah Rp 94,9 milyar target pendapatan tidak bisa dinaikkan.

Namun ini baru berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar, dalam pelaksanaannya DPRD berharap pemerintah daerah bisa berupaya keras menggenjot pendapatan ini melebihi dari target yang direncakan,  ujar Guspardi Gaus, Kamis (22/8/2019).

Guspadi juga menambahkan, beberapa langkah bisa diambil agar penerimaan pendapatan bisa optimal dan sesuai target awal di APBD induk 2019, diantaranya Pemprov Sumbar bisa memaksimalkan pengelolaan aset milik daerah dan menggenjot penerimaan dari BBNKB.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Supardi juga menyampaikan, sekiar 90 persen pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Sumbar setiap tahunnya cendrung berasal dari pajak daerah.

Maka dari itu salah satu opsi agar pendapatan yang bersumber dari pajak daerah bisa digenjot. Pansus SOTK DPRD Sumbar menyepakati OPD yang mengelola pendapatan dan keuangan daerah dipisah. Pada September mendatang akan dilaksanakan kebijakan pemutihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak,  jelas Supardi. ** Herman  

185 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*