DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Hari Jadi Sumatera Barat

Susana Rapat Paripurna DPRD Sumbar
Susana Rapat Paripurna DPRD Sumbar

Padang, Editor.- Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap Ranperda tentang hari jadi Sumatera Barat, Senin (22/7).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan  Rahim menyampaikan, sampai saat ini Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan Hari Jadi atau hari terbentuknya Provinsi Sumtera Barat. Padahal Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan peran dan eksistensinya yang sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Pasa Zaman penjajahan Belanda, perjuangan rakyat Sumatera Barat yang dipelopori Tuanku Imam Bonjol, menjadi inspirasi bagi masyarakat dibelahan bumi nusantara  lainya untuk melawan dan mengusir penjajahan Belnada.

Demikian juga pada masa pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Peran dan kontribusi Sumatera Barat sangat besar. Banyak tokoh tokoh pergerakan kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Barat dan bahkan daerah ini pernah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, pada masa agresi Belanda kedua Tahun 1948.

Dari proses pembahasan yang panjang tersebut, Komisi I bersama pemerintah daerah telah dapat merampungkan pembahasan Ranperda tentang hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, dimana pada akhir pembahasan dan judulnya berubah menjadi Hari Jadi Sumatera Barat.

Dari  Pendapat akhir Fraksi Fraksi, secara aklamasi  dapat menyetujui hari Jadi Sumatera Barat ditetapkan  pada tgl 1 Oktober 1945, dengan pertimbangan dan argumentasi yang telah dikaji oleh komisi I dan selanjutnya Ranperda tentang Hari Jadi Sumatera Barat dapat dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna .

Dalam rangka pembinaan terhadap pembentukan produk hukum daerah, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2019, sebelum Ranperda tentang Hari Jadi Sumtera Barat dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

Sesuai dengan surat Direktorat Jendral Otonomi Daerah Nomor 188.34/3600/OTDA  tanggal 9 Juli 2019, perihal fasilitasi Ranperda  Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh Kemendagri ,dengan tidak merubah materi muatan dari Ranperda.

Dengan adanya penyempurnaan dari  Kemendagri, Komisi I bersama Pemerintah daerah, kembali melakukan penyempurnaan dengan mengakomodir masukan masukan hasil fasilitasi dari kemendagri. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh Setwilda Provinsi Drs Alwis, pimpinan OPD, anggota Foorkomimda dan undangan lainya. ** Herman

716 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*